Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, mendukung penuh rencana pemerintah dan DPR RI yang memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. Jokowi menyebut dirinya sudah tiga kali mengajukan hal ini saat menjabat, namun belum terealisasi karena belum ada kesepakatan fraksi. Ia juga berkomentar soal reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.