Joe Biden Sebut Trump Tidak Layak Pegang Kode Bom Nuklir AS

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendukung penuh Hillary Clinton sebagai presiden berikutnya dan menyebut Donald Trump tidak layak memimpin negeri. Menurut Biden, Trump dengan berbagai retorikanya yang kontroversial justru akan membahayakan AS.

Berbicara untuk pertama kalinya dalam kampanye Clinton di Scranton, Pennsylvania, Biden mengatakan bahwa Trump telah terjerumus dalam permainan para teroris. "Dia mencintai Stalin," kata Biden, dikutip dari The Independent, awal pekan ini.

Pilihan Redaksi Donald Trump Akan Beberkan Strateginya Melawan ISIS Pemimpin Paling Berbahaya Al-Qaidah Tertangkap di Yaman Trump Rencanakan Tes Ideologi Bagi Muslim yang Ingin Masuk AS Sejumlah Pria Diduga Anggota Kartel Narkoba Meksiko Diculik

Menurut Biden, Trump memiliki ide-ide yang "berbahaya dan sangat tidak Amerika". Dia mengatakan, Trump mendukung Presiden Rusia Vladimir Putin dan "memuji Saddam Hussein, salah satu diktator paling kejam di abad ke-20."

Trump juga menyerukan Jepang dan Korea Selatan memiliki senjata nuklir sendiri agar mereka bisa menyelesaikan masalah tanpa perlu bergantung pada AS. Menurut Biden, pertanyaan ini menunjukkan bahwa Trump tidak tahu soal sejarah.

"Apakah dia sadar bahwa kitalah yang menulis konstitusi Jepang agar mereka tidak bisa memiliki senjata nuklir sendiri? Apakah dia pernah sekolah? Seseorang yang tidak tahu hal seperti ini tidak bisa dipercaya," ujar Biden.

Menurut Biden, Trump tidak layak memegang kode bom nuklir. Kode ini dipegang oleh presiden AS sebagai panglima tertinggi negara itu dan digunakan dalam keadaan genting.

"Ada orang di belakang saya yang memiliki kode nuklir. Dia [Trump] berbicara seolah nuklir itu adalah masalah yang biasa," kata Biden.

Dukungan Trump sebagai calon presiden dari Partai Republik kini merosot dibandingkan Clinton dari Demokrat. Taipan realestate itu kerap melontarkan kalimat yang memicu kontroversi.

Dalam pidato penjabaran keamanan, Trump mengatakan bahwa AS akan menerapkan penyaringan yang lebih ketat terhadap para pendatang Muslim dari negara-negara mayoritas Islam. (den)