Kisruh Ahok-DPRD, JK: Bagus Dijadikan Contoh Keterbukaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla melihat tak perlu ada yang dikhawatirkan dengan suasana politik yang sedang merundung Pemerintahan DKI Jakarta. Silang pendapat antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta justru ia maknai sebagai sesuatu yang bagus untuk dicontoh.

Menurut JK, kasus Ahok dan DPRD bisa menjadi contoh bagi DPRD atau pemerintahan di daerah lain. Maksudnya, tambah dia, fungsi check and balance antara eksekutif dan legislatif bisa berjalan dengan baik.

Pilihan Redaksi Rp 30 M Buku 'Trilogi Ahok', Ahok: Gue Mampu Bikin Sendiri Akhir Pekan Jokowi, dari Burung Perkutut Hingga Batu Akik Pokir-Pokir DPRD DKI Tercium Oleh Jokowi

"Ya itu semua harus dibuktikan,” kata JK, saat dimintai pandangannya oleh media terkait masalah kisruh Ahok-DPRD DKI Jakarta, kemarin. “Daripada uang rakyat bocor.”

JK menilai soal apa-apa yang ditudingkan seharusnya memang bisa dibuktikan. Sebab semua ini, dalam kacamatanya, bukan sebagai masalah politik belaka. “Ini bukan soal politik, ini masalah bagaimana menjaga uang rakyat,” katanya.

Ahok, kata JK bisa saja salah. Namun untuk bisa mengatakan hal itu pembuktian harus dilakukan.

Sebelumnya, Ahok geram dengan oknum anggota DPRD yang mencoba mengutak-atik APBD 2015 dengan mengajukan tambahan anggaran. Besaran anggaran tambahan yang menurutnya tak masuk akal itu mencapai angka Rp 12,1 triliun.

Menurut Ahok, modus penambahan dana ini sengaja dititipkan oleh oknum angota dewan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oknum DPRD memaksa SKPD untuk memasukkan tambahan dana tersebut karena menganggap pihak SKPD takut dan tidak akan berani menolaknya.

Rincian dana siluman tersebut antara lain, pelatihan guru ke luar negeri senilai Rp 15 miliar; alat perga pendidikan anak usia dini sebesar Rp 15 miliar; perangkat sains teknologi rekayasa untuk enam SMK sejumlah Rp 18 miliar; suplai daya bebas gangguan (UPS) untuk dua SMPN mencapai Rp 12 miliar; dan dana laboratorium multifungsi untuk 12 SMAN sebanyak Rp 8,8 triliun.

Lebih lanjut, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua tahun berturut-turut, 2013 dan 2014, menemukan adanya anggaran janggal lantaran muncul secara tiba-tiba, tidak sejak awal pembahasan APBD.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti laporan Ahok. "Kami siap menindaklanjuti dengan tentu saja melakukan telaah terlebih dahulu ada unsur pidana korupsinya apa tidak," ujar Johan, Jumat lalu. (sip)