DPR Dukung Kementerian Pertahanan Punya Satelit

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendukung rencana Kementerian Pertahanan memiliki satelit sendiri. Adanya satelit milik sendiri dinilai bisa menjamin kerahasian pertahanan negara.

Dalam rapat dengan pendapat dengan Kemhan, Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin mengatakan, DPR sepakat dengan rencana pembelian satelit pada 2017.

"Rencananya mau membeli satelit. Itu penting, daripada menyewa terus dan kerahasiaannya tidak bisa dijamin, sebaiknya membeli saja. Dimiliki dan bisa dipakai dengan aman," kata Hasanudin usai rapat kemarin di Komplek DPR, Jakarta.

Pilihan Redaksi Menakar Urgensi Badan Intelijen Baru Buatan Kemhan Menhan: Cuma Indonesia yang Tak Punya Intelijen Pertahanan Riwayat 'Perang' Badan Intelijen di Indonesia Badan Intelijen Kemhan Diklaim Tak Semata Urus Pertahanan

Dana pembelian satelit itu menurutnya telah masuk dalam APBN Perubahan 2016. Pembeliannya dilakukan secara bertahap. Saat ini anggaran untuk membayar uang muka satelit itu telah dianggarkan khusus dari APBN-P.

"Itu penting. Untuk masalah masalah keamanan masak kita enggak khususkan," katanya.

Namun politikus PDI Perjuangan ini mengaku tidak mengetahui akan membeli dari negara mana. "Kami enggak tanya merek. Bahwa satelit itu aman, selesai. Nanti kami dikira jadi broker," katanya.

Kementerian Pertahanan termasuk salah satu lembaga yang anggarannya dipotong pada rancangan APBN-P 2016. Meski demikian, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI Widodo memastikan sejumlah program prioritas di kementeriannya tidak akan terganggu.

Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI, Widodo menjelaskan bahwa ada pemotongan anggaran sebesar 2,8 persen dari pagu anggaran Kemhan/TNI untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp99,47 triliun.

"Kami membahas anggaran perubahan tahun 2016 karena (anggaran) kami dipotong 2,8 (persen)," kata Widodo.

Dia menyatakan penghematan itu tidak akan mengorbankan program prioritas di Kemhan. Namun, kementeriannya akan mengurangi kegiatan yang berpotensi membuat dampak anggaran membengkak. Misalnya pembangunan ditiadakan, perjalanan dinas dikurangi, rapat cukup dilakukan di kantor.

"Tentunya kami akan gunakan skala prioritas. Jadi, prioritas mana yang sekiranya nanti dampaknya tidak mengganggu operasional," tutur Widodo.

Kemnhan sebetulnya membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp26 triliun. Kebutuhan ini akan segera diajukan ke Badan Anggaran.

Penambahan anggaran itu, kata Widodo, seluruhnya untuk mendanai alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta sarana dan prasarana kementeriannya. Dia menampik jika tambahan itu untuk membiayai rencana pendirian Badan Intelijen Pertahanan.

"Tidak. Itu tidak ada pengaruhnya. Itu semuanya untuk Alutsista dan sarana prasarana," katanya. (sur)