Tito Karnavian Ancam Pidanakan Anggota HTI yang Anarkis

Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan mantan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) agar tidak bertindak anarkis dalam menyikapi pencabutan badan hukum yang diputuskan pemerintah pada Rabu (19/7).

Menurutnya, Polri akan mengambil tindakan tegas terhadap mantan anggota HTI yang bertindak anarkis dan mengganggu keamanan negara, sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

"Mengimbau dan warning jangan melakukan aksi anarkis, karena kalau aksi anarkis terjadi (kami terapkan) pasal hukum pidana yang berhubungan dengan keamanan negara," kata Tito di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).

Lihat juga: Dibubarkan Pemerintah, Papan Nama DPP HTI Ditutupi Kain Hitam

Tito mengatakan, Polri akan menggunakan ketentuan hukum Pasal 107 b Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP bila mantan anggota HTI malah menimbulkan kekacauan.

"Di situ disebutkan larangan ideologi yang bertentangan Pancasila yang dapat menimbulkan kerusuhan, korban jiwa, atau harta benda dengab ancaman 20 tahun," katanya.

"Jadi saya minta masyarakat tenang, kemudian pihak yang keberatan. Sekali lagi gunakan mekanisme hukum yang ada dan jangan lakukan anarkis," tutur jenderal polisi bintang empat itu.

Kemenkumham resmi mencabut status badan hukum HTI pada Rabu (19/7). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Kemkumham resmi mencabut status badan hukum yang dimiliki organisasi HTI. Pencabutan status hukum atas HTI itu diumumkan dalam jumpa pers di kantor Kemkumham, Jakarta, Rabu (18/7).

Lihat juga: Balas Tagar ByeHTI, Pendukung Ramaikan Tagar Kami Bela HTI

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemkumham, Freddy Harris menyatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Meski dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk badan hukum perkumpulannya, kata Freddy, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI.

“Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka ha-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI,” ujar Freddy.

Lihat juga: Pemerintah Tak Berniat Bubarkan Ormas Selain HTI