172 Kasus Positif Corona, Paling Banyak Pasien dari Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara pemerintah khusus penanggulangan virus corona (Covid-19) Achmad Yurianto menyebut provinsi DKI Jakarta sebagai daerah terbanyak sebaran kasus positif Covid-19. Sejauh ini, total ada 172 orang positif terjangkit virus corona di seluruh Indonesia.

"Dari 172 kasus paling banyak DKI," kata Yuri saat konferensi pers di kantor Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta dan disiarkan secara langsung, Selasa (17/3)

Dia tidak merinci seberapa banyak kasus yang ada di Jakarta. Lokasi sebaran wilayah juga tak dikerucutkan dengan lebih spesifik.

Yuri hanya mengatakan bahwa mobilitas masyarakat ibu kota tergolong tinggi. Banyak pula pintu masuk dari berbagai daerah menuju Jakarta. Karenanya, kasus di DKI menjadi paling besar dibanding daerah lain.

"Ini adalah bentuk tracing. Kita bersyukur cukup banyak yang didapatkan," kata Yuri.

Selain Jakarta, ada beberapa daerah lain di mana cukup banyak kasus positif corona, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kepulauan Riau.

Lihat juga: Ridwan Kamil Soal Lockdown: Jawa Barat Aman, Tanya Jakarta

[Gambas:Video CNN]

Lihat juga: Di Hadapan Anies, Tito Ingatkan Lockdown Kewenangan Jokowi

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan peta penyebaran pasien yang dinyatakan positif terjangkit virus corona di Jakarta. Anies mengatakan hampir di setiap kecamatan terdapat pasien terjangkit dan berpotensi terjangkit corona.

"Dari gambar ini ternyata hampir semua kecamatan ada kasus. Ini adalah sebaran positif (corona) dan sebarannya cukup luas," kata Anies di Balai Kota, Jumat (13/3).

Jumlah pasien positif terjangkit corona sendiri bertambah menjadi 172 orang di seluruh Indonesia. Ada 9 diantaranya yang sembuh, namun ada 5 orang meregang nyawa akibat virus tersebut.

Kepolisian meminta pedagang agar membatasi penjualan bahan pangan guna mencegah kelangkaan. Pemerintah pusat sendiri belum berpikir untuk menerapkan lockdown seperti beberapa negara lain.

Bahkan, Presiden Joko Widodo melarang pemerintah daerah menerapkan itu. Lockdown, katanya, adalah kewenangan pemerintah pusat yang tak boleh dilangkahi pemerintah daerah.

Lihat juga: Pemerintah Punya 10 Ribu Tes Kit Corona Baru

(yoa/bmw)