Perbedaan UMP dan UMK serta Cara Menghitung, Lengkap Contohnya

Perbedaan UMP dan UMK serta cara menghitungnya penting dipahami pekerja maupun pencari kerja agar mengetahui standar upah minimum yang berlaku di wilayahnya.

Upah Minimum Provinsi atau UMP berlaku sebagai standar minimum di tingkat provinsi, sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK berlaku untuk kabupaten atau kota tertentu yang menetapkannya.

Besaran keduanya dapat berbeda karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketentuan pengupahan yang berlaku.

Istilah Upah Minimum Regional (UMR) masih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi istilah itu telah resmi berganti berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000

Lantas, apa saja perbedaan antara UMP dan UMK?

1. Penetapan berdasarkan wilayah

Perbedaan mendasar UMP dan UMK terletak pada cakupan wilayah pemberlakuannya. UMP ditetapkan untuk seluruh wilayah dalam satu provinsi, sedangkan UMK berlaku secara khusus di kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Sebagai contoh, sebuah provinsi memiliki sejumlah kabupaten dan kota dengan kondisi ekonomi yang berbeda. Pemerintah provinsi menetapkan UMP sebagai standar upah minimum tingkat provinsi.

Sementara itu, kabupaten atau kota yang memenuhi ketentuan dapat memiliki UMK tersendiri. Besaran UMK biasanya lebih tinggi daripada UMP. Namun, hal tersebut tidak berarti semua UMK selalu lebih tinggi.

Jika suatu kabupaten atau kota tidak menetapkan UMK, ketentuan UMP menjadi acuan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut.

2. Pihak yang menetapkan UMP dan UMK

UMP ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi serta ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, proses penetapan UMK melibatkan usulan bupati atau wali kota berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, kemudian ditetapkan oleh gubernur.

3. Cara menghitung UMP dan UMK

Besaran upah minimum tidak ditentukan hanya dengan membandingkan gaji tahun sebelumnya.

Perhitungannya mengikuti formula yang ditetapkan pemerintah dan mempertimbangkan variabel ekonomi sesuai regulasi pengupahan pada tahun bersangkutan.

Dalam skema pengupahan yang menggunakan formula penyesuaian, sejumlah variabel seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu dapat menjadi bagian dari perhitungan.

Bobot maupun penerapannya mengikuti aturan resmi yang berlaku, sehingga pekerja sebaiknya tidak memakai satu formula lama untuk semua tahun.

Untuk mengetahui upah minimum yang berlaku, pekerja dapat memeriksa keputusan gubernur mengenai UMP dan UMK di wilayah masing-masing.

Setelah menemukan nilai yang resmi, bandingkan dengan upah yang diterima dan perhatikan pula ketentuan mengenai masa kerja serta struktur dan skala upah perusahaan.

Contoh sederhana menghitung kenaikan upah minimum

Untuk memahami perhitungan upah minimum, pekerja bisa menggunakan simulasi sederhana. Contoh berikut hanya ilustrasi, bukan formula resmi penetapan UMP atau UMK untuk tahun tertentu.

Misalnya, suatu daerah memiliki upah minimum tahun sebelumnya sebesar Rp3.000.000. Pemerintah kemudian menetapkan kenaikan sebesar 5 persen untuk tahun berikutnya.

Cara menghitung kenaikannya adalah:

• Kenaikan upah = 5% × Rp3.000.000
• Kenaikan upah = 0,05 × Rp3.000.000 = Rp150.000
• Dengan demikian, upah minimum setelah kenaikan menjadi: Rp3.000.000 + Rp150.000 = Rp3.150.000

Dari simulasi tersebut, upah minimum naik Rp150.000 atau menjadi Rp3.150.000 per bulan.

Contoh lain, apabila UMP suatu provinsi ditetapkan sebesar Rp3.200.000, sedangkan UMK sebuah kabupaten ditetapkan sebesar Rp3.500.000, selisih keduanya adalah Rp300.000. Artinya, UMK kabupaten tersebut lebih tinggi Rp300.000 dibandingkan UMP provinsi.

Perlu diingat, pekerja tidak dapat menentukan sendiri kenaikan upah minimum hanya berdasarkan persentase yang diinginkan. Besaran resmi harus merujuk pada keputusan pemerintah yang berwenang.

Demikian perbedaan UMP dan UMK serta cara menghitungnya.