Menkeu Pastikan Pembangunan Dua PLTU di 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengakui bahwa pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang bermitra dengan swasta selama ini tidak berjalan optimal. Karenanya, sejumlah sejumlah proyek akan digenjot pelaksanaannya pada tahun depan, antara lain PLTU Mulut Tambang, Sumatera Selatan dan PLTU Batang, Jawa Tengah.

"Sebenarnya pembangkit listrik yang di Batang itu harus sudah jalan tahun depan. Sudah tidak ada cerita lagi. Terus di Sumatera Selatan,  pembangkit listrik Mulut Tambang," ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (7/11).

Menurutnya, pendanaan skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh dukungan pendanaan infrastruktur. Skema itu harus didorong mengingat ketersediaan anggaran di neraca pemerintah maupun di BUMN sangat terbatas.

"Kerja sama sama pemerintah swasta ini untuk proyek yang marjinal. publik tidak, private juga tidak, seperti penyediaan air minum, pembangkit listrik, kereta bandara, atau kilang minyak," jelasnya.  

Sementara itu, lanjut Bambang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dasar seperti saluran irigasi dan jalan. Sedangkan BUMN didorong untuk mengembangkan pelabuhan, bandara, atau jalan tol.

Menurutnya, pemerintahan sebelumnya sudah menyiapkan proyek-proyek infrastruktur yang ditawarkan kepada swasta dengan skema KPS. Dalam konsep kerjasama tersebut semua pihak yang terlibat setara dan tidak ada yang bisa mendominasi satu sama lain, baik itu pemerintah maupun swasta.  

"Tinggal kemarin kita luput adalah implementasinya. Ini yang harus diprioritaskan pada 2015, supaya proyek KPS yang sudah lengkap itu jalan," katanya.

Selain PLTU Batang dan PLTU Mulut Tambang, Bambang menyebut beberapa proyek KPS lain yang siap dieksekusi, antara lain proyek jalur kereta api bandara dan beberapa kilang minyak.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo berencana menambah pasokan listrik sebesar 35 ribu MW selama lima tahun dirinya menjadi presiden. Rinciannya 15 ribu dari PLN dan 20 ribu lainnya dari perusahaan swasta (Independent Power Producer/IPP). Ini dilakukan untuk mengatasi ancaman krisis listrik pada 2019. Pasalnya saat ini pembangkit listrik yang terpasang baru mencapai 50 ribu MW atau rasio elektrifikasi hanya 80 persen.

Lihat juga:Gagalnya Pembangkit SBY Harus Jadi Pelajaran