"Perkembangan ekonomi terakhir tidak cukup merata dirasakan oleh Bangsa Indonesia. Ini mengkhawatirkan Kadin," ujar Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, ketika membuka Rapat Kerja Nasional Kadin di Jakarta, Jumat (21/11).
Hariyadi menilai terjadi anomali dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi kuartal II 2013 sebesar Rp 99,8 triliun bisa menyerap tenaga kerja sekitar 680 ribu orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Hariyadi, Kadin menaruh harapan besar terhadap pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo untuk bisa membenahi kompleksitas masalah ekonomi Indonesia. Melalui sembilan program Nawa Cita, yang tiga di antaranya terkait dengan perbaikan ekonomi, Pemerintahan Joko Widodo diyakini bisa melakukan perubahan besar ke arah yang lebih baik.
Kesenjangan ekonomi Indonesia ini diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Menurutnya, hal itu tercermin dari rasio ketimpangan pendapatan kelompok masyarakat (gini ratio) yang semakin mengkhawarirkan.
"Gini ratio makin mengkhawatirkan. Karenanya kebijakan kita akan diarahkan lebih tepat sasaran sehingga dampaknya diharapkan bisa lebih nyata," katanya.
Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, menilai ketimpangan ini juga erat kaitannya dengan pertumbuhan populasi penduduk yang tidak sebanding dengan kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sekitar 1,4 persen atau sekitar 3 juta orang.
"Artinya ada 3 juta warga negara baru yang harus diikuti juga dengan tambahan kebutuhan pokok, antara lain soal pangan," kata Andrinof.