Jokowi Minta Kementerian Cepat Oper Izin Investasi ke BKPM

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian terkait untuk segera menyerahkan wewenang izin investasi yang ada di instansinya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sentralisasi kewenangan tersebut harus dilakukan untuk mempermudah investor datang menanamkan modalnya di Indonesia.

“Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) bahkan hampir seluruh kabupaten/kota sudah memilikinya. Justru pemerintah pusat yang belum punya PTSP. Perizinan ini jangan sampai jadi masalah,” kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (18/12).

Jokowi meminta peran serta dari pemerintah daerah, selama proses sinergi perizinan dengan BKPM untuk melaporkan kepada pemerintah pusat terkait hal apa saja yang menghambat investasi di daerah mereka masing-masing.

“Kalau ada aturan yang menghambat, mohon kita diberitahu. Syukur kalau bisa selesai cukup pakai Peraturan Presiden, itu cukup seminggu bisa kita terbitkan. Kalau Undang-Undang yang butuh proses, tetapi pasti akan kita revisi,” katanya.

Jokowi menekankan arti penting investor dalam membiayai rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam lima tahun ke depan. Terutama untuk membantu pemerintah mengembangkan sarana transportasi laut dan perkeretaapian.

“Jalur kereta Trans Sumatera sudah kita mulai pembangunannya. Kalimantan dan Sulawesi juga akan kita mulai kerjakan. Bahkan pemerintah berencana membangun jalur kereta di Papua. Saat ini studinya memang belum ada, saya minta dalam enam bulan studi sudah harus selesai sehingga enam bulan berikutnya bisa kita mulai mengerjakan,” ujar Jokowi.

Mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut menegaskan, konektivitas dalam provinsi dan antar pulau akan membantu perputaran logistik di tanah air sehingga bisa menekan harga barang.

Pilihan Redaksi BKPM Targetkan Investasi Tumbuh 15 Persen pada 2015 Pelemahan Rupiah Tak Akan Ganggu Investasi 2015 Baru Kemenperin Serahkan Izin Investasi ke BKPM

Sebelumnya Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan telah membuat kesepakatan dengan 18 kementerian untuk menyerahkan seluruh urusan investasinya ke BKPM. Pelimpahan wewenang investasi ini menurut Franky melibatkan 600 bidang usaha di sektor energi, maritim, pertanian, dan industri manufaktur.

“Selain kementerian, kami juga akan meminta Badan POM dan SNI untuk melakukan kerjasama serupa. Paling lambat semua izin sudah diserahkan ke BKPM pada 19 Desember,” kata Franky.

Pada 2015, BKPM menargetkan investasi langsung sebesar Rp 519 triliun atau tumbuh 15 persen dibandingkan pencapaian tahun ini. Kegiatan penanaman modal baru akan diarahkan ke luar Pulau Jawa.