Izinkan Simpan Dividen, Jokowi Tak Mau Lihat BUMN Rugi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka alasannya mengizinkan badan usaha milik negara (BUMN) untuk tidak menyetorkan dividen mulai tahun depan. Jokowi mengaku beban harus menyetorkan dividen membuat ekspansi BUMN tersendat.

“BUMN ini dibebani dividen bertahun-tahun, sehingga tidak berkembang," ujar Jokowi, usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Kamis (18/12).

Menurut Jokowi, jika dividen BUMN tidak diambil maka perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah itu bisa mengekspansi usahanya secara lebih luas. "Kalau tidak diambil, mereka bisa ekspansi ke mana-mana," ucapnya.

Bukan Andalan APBN

Jokowi juga berpendapat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya tidak menuntut pembayaran dividen dari BUMN melainkan dari pajak.

"Biarkan dividen dipakai berkembang lebih besar lagi. Asal untuk kebaikan rakyat dan negara ini," kata mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta itu.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan rencana penghapusan dividen BUMN kepada kas negara bisa dilakukan dengan syarat Kementerian Keuangan berhasil meningkatkan penerimaan pajak tahun depan.

"Kalau pemerintah berhasil meningkatkan pajak yang besar dan banyak, dividen BUMN bukan prioritas," ungkap Sofyan awal bulan ini.

Sementara Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengaku sudah mendapat izin dari Menteri BUMN Rini Soemarno untuk tidak menyetorkan dividen sebesar 30 persen dari perolehan laba tahun depan. Pemerintah mengizinkan Pertamina menahan dividen untuk menutupi biaya penyediaan BBM bersubsidi yang dipastikan melampaui kuota 46 juta kilo liter tahun ini.