"Siapapun dia kalau mau dilepas status cekalnya ya harus bayar pajak," tegas Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (18/12).
Menurut Bambang, pencekalan juga dilakukan bagi wajib pajak (WP) perusahaan yang terbukti mengemplang pajak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu Kementerian keuangan juga akan mengeluarkan aturan pajak yang mewajibkan setiap transaksi bisnis yang bernilai lebih dari Rp 100 juta mencantumkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Peraturan ini akan masuk ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan diterbitkan awal tahun depan.
(Baca juga: Pemerintah Sandera 168 Penunggak Pajak Triliunan Rupiah)