Jokowi Kantongi Ruang Fiskal Rp 230 Triliun buat Belanja 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Joko Widodo mengaku telah mengantongi ruang fiskal senilai Rp 230 triliun untuk mendanai kegiatan belanja produktif pada tahun depan. Pos anggaran produktif yang akan mendapat jatah tambahan dana antara lain belanja infrastruktur, belanja sosial dan dana desa.

"Ruang fiskal di APBNP 2015 bisa mencapai Rp 230 triliun," jelas Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di Istana Kepresidenan, Rabu (24/12).

Menurutnya, ruang fiskal tercipta berkat optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi anggaran belanja subsidi BBM. Optimalisasi penerimaan bersumber dari setoran pajak yang targetnya ditambah Rp 100 triliun, sedangkan efisiensi belanja datang dari kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Paling besar untuk infrastruktur sehingga nanti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian akan dapat tambahan anggaran terbesar," tuturnya.

Pilihan Redaksi Pemerintah Hadap DPR Awal Januari Usul Kenaikan Target Pajak Subsidi Tetap Rilis Pekan Depan, Harga BBM Ikuti Harga Pasar Jokowi Segera Rombak Target Ekonomi 2015 Rancangan SBY

Selain itu, lanjut Bambang, akan ada tambahan dana untuk program perlindungan sosial yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Sosial. "Mungkin bisa Rp 50-60 Triliun tambahan (dan aperlindungan sosial) dari APBN," katanya.

Sementara untuk dana desa, Bambang mengatakan tambahan anggarannya sebesar Rp 11 triliun. Penambahan dilakukan agar jumlah daerah yang menerima dan jumlah anggaran yang diterima jauh lebih besar. "Sehingga total menjadi Rp 20 triliun," ujarnya.

Realokasi anggaran baru tersebut, jelas Bambang, akan masuk dalam revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, yang rancangannya akan diusulkan pemerintah pada pekan kedua Januari ke parlemen.

Sebelumnya, ruang fiskal yang dimiliki oleh pemerintahan Joko Widodo hanya sekitar Rp 100 triliun dari kebijakan pemangkasan subsidi BBM. Namun, seiring dengan anjloknya harga minyak dan optimalisasi dari sisi penerimaan ada potensi pelebaran ruang fiskal yang lebih besar.