Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menilai, supaya industri pertahanan bisa lebih efisien, BUMN pertahanan harus menemukan teknologi sipil-militer. "Artinya bahwa industri bukan hanya untuk kebutuhan pertahanan tapi bisa dipakai untuk kebutuhan nonpertahanan," ucap Presiden di Istana Kepresidenan, saat membuka Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Selasa (30/12).
Sebagai contoh, kata Jokowi, komponen kendaraan tempur Anoa buatan PT Pindad juga bisa digunakan untuk komponen truk komersial. "Misalnya juga produksi kapal perang bisa dipakai untuk kapal niaga maupun kapal nelayan. Kemudian CN-295 produksi PT DI juga harus bisa masuk ke industri pertahanan sipil," ujar Presiden lebih lanjut.
Presiden berencana melakukan perbaikan total di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertahanan, seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia.
"BUMN itu strategis di industri pertahanan, oleh sebab itu, harus mulai kita perbaiki total, baik yang berkaitan dengan daya saing, produktivitas, kapasitas produksi," tuturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden berharap, perbaikan itu akan membuat industri pertahanan Indonesia mampu bermitra dengan industri pertahanan skala global, seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan, Eropa Barat, dan Amerika Serikat.
"Oleh karena itu, rencana strategis pengembangan industri pertahanan itu harus jangka panjang. Berbicaranya jangan hanya setahun atau dua tahun, tapi jangka panjang," kata dia.
Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan ini dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Kapolri Jenderal Sutarman, dan para petinggi PT Pindad, PT DI, dan PT PAL.