Sofyan Djalil: Harga BBM Bersubsidi Turun 1 Januari 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi turun per 1 Januari 2015 sejalan dengan perubahan kebijakan, dari subsidi harga menjadi subsidi tetap. Kepastian akan kebijakan itu akan diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said besok pagi, Rabu (31/12).

Kalau berita baiknya ada penurunan harga BBM bersubsidi, tidak harus presiden yang mengumumkanSofyan Djalil

"Prinsip Pak Presiden adalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak memberikan beban, maka presiden tampil sebagai penanggungjawab Menteri ESDM. Tapi kalau berita baiknya ada penurunan harga (BBM bersubsidi), ya tidak harus presiden yang mengumumkan," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil di kantornya, Selasa (30/12).

Sofyan mengatakan mulai 2015 pemerintah menerapkan dua jenis kebijakan subsidi untuk jenis BBM tertentu, yakni subsidi tetap dan subsidi harga. Reformasi kebijakan subsidi tersebut menyesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia.

"Tentu ada juga penyesuaian supaya pemerintah fair terhadap masyarakat. Sebab kalau harga naik, kita juga meminta masyarakat berkorban lebih banyak. Dengan harga minyak dunia saat ini tentu akan disesuaikan, tapi penyesuaiannya tentu banyak faktor yang dihitung," jelasnya.

Pilihan Redaksi Menteri ESDM: Harga BBM Bersubsidi Disesuaikan 1 Januari 2015 Migrasi ke Pertamax, Pertamina Butuh Dua Tahun Pemerintah Naikkan Margin Pengusaha SPBU Pertamina

Menurutnya, saat ini subsidi BBM hanya melekat untuk jenis bahan bakar premium, solar dan minyak tanah. Dengan demikian, arah perubahan kebijakan subsidi akan menyasar untuk ketiga jenis BBM tersebut.

"Kami belum tahu jadwalnya, tapi pengumumannya besok dan berlaku pada 1 Januari 2015," kata Sofyan menegaskan.

Mantan Menteri BUMN itu menambahkan alokasi anggaran untuk subsidi BBM di APBN 2015 sekitar Rp 280 triliun. Dengan diterapkannya kebijakan subsidi tetap terhadap BBM, maka penggunaan pos belanja tersebut bisa dikurangi dan lebih terukur.

"Kami  akan sampaikan ke DPR karena masih ada ruangan dari ketentuan APBN. APBN itu tetap memberikan subsidi sekian triliun kan. Ya selama kita masih alokasikan subsidi ya tidak ada masalah," tuturnya.