Butuh Uang untuk Investasi, Pertamina Galak Tagih Piutang

Jakarta, CNN Indonesia -- Tahun depan perusahaan energi milik negara PT Pertamina (Persero) akan melakukan restrukturisasi keuangan termasuk menarik piutang dari beberapa pihak yang membeli produk Pertamina. Tidak tanggung-tanggung, Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara dan PT PLN (Persero) sesama badan usaha milik negara (BUMN) juga menjadi target penagihan Pertamina.

“Fokus perbaikan struktur keuangan kami berkaitan dengan semakin tingginya cash flow perusahaan, untuk itu kami berharap Pemerintah maupun siapa saja termasuk PLN atau pihak lain yang memiliki utang ke Pertamina bisa membayarnya,” ujar Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di kantor Pertamina Pusat, Jakarta, Rabu (31/12).

Dwi menjelaskan pembayaran utang tersebut bisa sangat berguna, sehingga Pertamina bisa lebih baik lagi merencanakan strategi pengembangan-pengembangan bisnisnya. Dalam lima tahun ke depan, lanjut Dwi, Pertamina memang akan fokus meningkatkan kapasitas kilang miliknya agar mampu memproduksi RON 92 lebih banyak seperti yang diinstruksikan oleh Pemerintah.

Berdasarkan laporan keuangan semester I 2014 Pertamina, piutang pemerintah atas penggantian biaya subsidi ke Pertamina tercatat sebesar US$ 5,1 miliar setara Rp 62,26 triliun, angka tersebut lebih tinggi 18,88 persen dibandingkan jumlah piutang periode yang sama di 2013 sebesar US$ 4,29 miliar.

Rencana Bisnis

Pada 10 Desember lalu, Pertamina menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan tiga perusahaan asing untuk mengerjakan peningkatan kapasitas produksi lima kilang minyak yang dioperasikannya. Nilai proyek yang akan dikerjakan tiga perusahaan tersebut mencapai US$ 25 miliar atau sekitar Rp 308,24 triliun.

Tiga perusahaan yang dipercaya mengerjakan rekayasa pengembangan kapasitas produksi kilang tersebut adalah Saudi Aramco untuk kilang Dumai, Cilacap, dan Balongan. China Petroleum & Chemical Corporation (China Sinopec) untuk kilang Plaju, serta JX Nippon Oil & Energy Corporation untuk mengembangkan kilang Balikpapan.

Pilihan Redaksi Pemerintah Masih Utang ke Pertamina Rp 62 T

“Melalui MoU ini, Pertamina ingin meningkatkan kapasitas kilang dari yang saat ini hanya mampu memproduksi 820 ribu barel per hari (BPH). Sehingga bisa mengimbangi kebutuhan konsumsi bahan bakar nasional yang mencapai 1,6 juta BPH. Kami targetkan upgrading bisa selesai dalam empat tahun ke depan atau 2020,” ujar Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi.

Tahun depan, Pertamina sendiri telah mengalokasikan belanja modal sebesar US$ 7 miliar. Selain mengandalkan kas internal, beberapa opsi yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan belanja modal tahun deoan adalah penerbitan obligasi global dan pinjaman sindikasi dari perbankan.

"Kita lihat instrumen apa yang baik. Obligasi untuk saat ini juga tidak cukup baik," kata Dwi, 12 Desember lalu.