BI Apresiasi Reformasi Kebijakan Subsidi BBM Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia mengapresisi langkah pemerintah menghapus subsidi premium dan menurunkan harga jual solar per 1 Januari 2015. Kebijakan tersebut diyakini bank sentral akan mengurangi tekanan inflasi pada 2015.

"Karena harga minyak dunia turun, kemudian jika pemerintah ambil kebijakan untuk mengelola energi dengan lebih tajam sebelum lewat tahun itu secara umum kami sambut baik" ujar Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo ketika ditemui di Gedung BI, Rabu (31/12).

Agus mengatakan harga energi perlu dikendalikan oleh pemerintah mengingat hal ini berdampak besar terhadap laju inflasi selama satu dekade terahir. Inflasi Indonesia, kata Agus, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara selevel di Asean.

"Kalau di Asean rata-rata inflasi selama 10 tahun terakhir di bawah 5 persen. Sedangkan Indonesia selama 10 tahun ada yang 17 persen, 11 persen, 8,3 persen. Dan umumnya, pada tahun-tahun itu terjadi penyesuaian harga BBM," ujar Agus.

Menurutnya, inflasi yang disumbang oleh harga BBM selama ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Sebab, meningkatnya harga jual BBM akan mengurangi pendapatan riil masyarakat.

Pilihan Redaksi Hapus Subsidi Premium, JK Jamin Tak Langgar Undang-Undang Gaya Baru Subsidi BBM ala Jokowi Pertamina Pastikan Kuota BBM Bersubsidi Jebol 68 Ribu KL

Dalam rangka pengendalian inflasi, Agus Martowardojo mengatakan tak cukup hanya dengan mengatus harga jual bahan bakar, tetapi perlu diimbangi pula dengan mengendalikan harga pangan. Bank sentral menekankan pentingnya menjaga kesinambungan dari sisi pasokan sesuai dengan tingkat kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat.

"Karena memang pengelolaan energi dan pangan, di sertai pembangunan modal dasar untuk pembangunan Indonesia. Itu pekerjaan rumah yang perlu diatasi oleh Indonesia untuk jangka menengah panjang," tuturnya.

Terhitung sejak 1 Januari 2015, harga jual premium turun sebesar Rp 900 per liter menjadi Rp 7.600 dan harga solar dikoreksi Rp 250 menjadi Rp 7.250 per liter. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah mencabut subsidi untuk jenis bahan bakar tersebut, dan mematok subsidi solar sebesar Rp 1.000 per liter. (ags/ags)