REVISI APBN 2015
12 Januari 2015, Pemerintah dan DPR Bahas Revisi APBN 2015
Resty Armenia | CNN Indonesia
Senin, 05 Jan 2015 11:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan depan (12/1). Pertemuan ini merupakan yang pertama kali bagi Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla sejak dibentuk pada 27 Oktober 2014.
"Akan disampaikan tentunya saat masa sidang DPR dimulai, yang menurut rencana tanggal 12, minggu depan, hari Senin," ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/1).
Seperti dibeitakan, Sekretariat Negara mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan bagi seluruh instansi pemerintah untuk menghadiri rapat di Dewan Perwakilan Rakyat sampai persoalan internal lembaga legisatif itu benar-benar rampung. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto pada 4 November.
Berdasarkan surat tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno pada 20 November juga mengeluarkan surat edaran berisi perintah agar pejabat-pejabat BUMN tidak menghadiri rapat dengan DPR.
Dalam rangka persiapan menghadapi parlemen, Menkeu bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil pada pagi ini menghadap ke Presiden Joko Widodo guna memberikan penjelasan terkait rencana revisi APBN 2015.
"Ya ini kan awal tahun, jadi Pak Presiden mau tahu dari Menkeu soal kesiapan APBN-P," jelas Sofyan.
Menkeu sebelumnya mengungkapkan sejumlah poin perubahan APBN 2015 yang diusulkan pemerintah ke DPR, antara lain target penerimaan pajak dinaikan hampir Rp 100 triliun guna mengompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diturunkan Rp 100 triliun.
"Penerimaan akan bertambah Rp 100 triliun dari pajak. Sementara PNBP berkurang Rp 100 triliun. Jadi offside saja, hampir sama dengan target penerimaan negara 2015," ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di Istana Kepresidenan, Rabu (24/12).
Sementar dari sisi asumsi makroekonomi, hampir semua indikator direvisi kecuali target pertumbuhan ekonomi tetap 5,8 persen. Berikut usulan perubahan asumsi makroekonomi dalam RAPBNP 2015:
(ags/ags)
"Akan disampaikan tentunya saat masa sidang DPR dimulai, yang menurut rencana tanggal 12, minggu depan, hari Senin," ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/1).
Seperti dibeitakan, Sekretariat Negara mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan bagi seluruh instansi pemerintah untuk menghadiri rapat di Dewan Perwakilan Rakyat sampai persoalan internal lembaga legisatif itu benar-benar rampung. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto pada 4 November.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rangka persiapan menghadapi parlemen, Menkeu bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil pada pagi ini menghadap ke Presiden Joko Widodo guna memberikan penjelasan terkait rencana revisi APBN 2015.
Menkeu sebelumnya mengungkapkan sejumlah poin perubahan APBN 2015 yang diusulkan pemerintah ke DPR, antara lain target penerimaan pajak dinaikan hampir Rp 100 triliun guna mengompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diturunkan Rp 100 triliun.
Sementar dari sisi asumsi makroekonomi, hampir semua indikator direvisi kecuali target pertumbuhan ekonomi tetap 5,8 persen. Berikut usulan perubahan asumsi makroekonomi dalam RAPBNP 2015:
| APBN 2015 | RAPBNP 2015 | |
| Pertumbuhan ekonomi (%) | 5,8 | 5,8 |
| Inflasi (%) | 4,4 | 5,0 |
| Suku bunga SPN 3 bulan (%) | 6,0 | 6,2 |
| Kurs (Rp/US$) | 11.900 | 12.200 |
| Harga minyak mentah/ICP (US$/barel) | 105 | 70 |
| Produksi minyak (ribu barel per hari) | 900 | 849 |
| Produksi gas (ribu barel per hari) | 1.240 | 1.120 |
(ags/ags)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK