Jokowi Tanggung Bea Masuk Komponen Pesawat

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan insentif berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) kepada industri dalam negeri, terutama industri manufaktur yang belakangan ini mengalami pelambatan pertumbuhan.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan Insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 249/PMK.011/2014 tanggal 24 Desember tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2015.

"Insentif tersebut setiap tahun ada, kita berikan buat industri yang butuh bahan baku atau material dari impor. Contohnya industri pesawat terbang," ujar Bambang di kantornya, Jakarta, Rabu (7/1).

Tahun ini, menurut Dirjen Anggaran Askolani, pemerintah telah menganggarkan pagu BMDTP lebih dari Rp 1 triliun. "Setiap tahun biasanya dianggarkan sekira Rp 1 sampai 2 triliun," kata Askolani.

Sayangnya, menurut dia, pagu anggaran BMDTP setiap tahun kurang terserap optimal karena pengajuan proposal yang terlambat. Askolani pun berharap pengajuan dokumen ataupun proposal dapat terselesaikan sejak awal tahun, sehingga alokasi anggaran itu terserap dengan baik.

"Kelemahan selama ini proposal suka telat, karena kalau mau lebih bagus proposal harusnya masuk Januari. Ini harus dikomunikasikan dengan teman-teman di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ke Kementerian dan Lembaga. Jangan ajukan usulan setelah Mei atau Juni, itu tidak akan efektif," kata Askolani.

Pembebasan bea masuk suku cadang pesawat sendiri merupakan satu dari tujuh permintaan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) kepada pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla untuk memajukan industri tersebut. Ketua Umum INACA Arif Wibowo pernah mengatakan penerapan bea masuk 0 persen untuk suku cadang pesawat seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 tahun 2011 seringkali terhambat birokrasi.

“Padahal, dengan bea masuk 0% tentu maskapai penerbangan bisa lebih murah mendapatkan suku cadang yang akan menghemat biaya perawatan pesawat,” ujar Arif.

Sebelum memastikan pemberian fasilitas BMDTP untuk industri penerbangan, pemerintah telah menyetujui pemberian insentif berupa keringanan pajak penghasilan (PPh) serta pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (BBN) bagi industri galangan kapal.

“Pemerintah merevisi peraturan Nomor 38 tahun 2003 tentang Fasilitas PPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang insentif PPh. Sedangkan untuk pembebasan bea masuk akan terbit aturannya pada akhir tahun ini sehingga bisa dimanfaatkan per Januari 2015," ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo beberapa waktu lalu.

Pilihan Redaksi INACA Sodorkan Tujuh Pekerjaan untuk Jonan Industri Galangan Kapal Bebas Pajak dan Bea Masuk per Januari

Indroyono menjelaskan langkah ini merupakan inisiatif pemerintah untuk mendorong produktifitas industri galangan kapal. Kebijakan ini juga sejalan dengan program prioritas pembangunan pemerintah di sektor maritim.

"Selain itu kami juga akan memberikan insentif-insentif non-fiskal berupa fasilitas biaya sewa lahan untuk galangan kapal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008," tuturnya.

Insentif nonfiskal lain yang dijanjikan Indroyono adalah penggunaan disain-disain kapal milik Pusat Disain Kapal Nasional (PDK) Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. (gen)