Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki penambahan hari operasi kapal pengawas dari 66 hari pada 2014 menjadi 280 hari. Konsekuensinya anggaran operasional patroli harus ditingkatkan 266 persen menjadi Rp 330 miliar.
Laksda TNI (Purn) Asep Burhanudin, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), mengatakan pihaknya saat ini baru mendapatkan alokasi anggaran operasional Kapal Pengawas untuk 116 hari. Penggunaan dana tersebut untuk mendukung operasional 27 kapal pengawas dan 4 kapal pengawas dalam Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) yang baru akan beroperasi pada akhir 2015.
“Jumlah hari operasi sedang diupayakan untuk ditingkatkan menjadi 210-280 hari, dengan mengusulkan perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (12/1).
Dalam rangka meningkatkan upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) dan pengrusakan biota laut, Asep mengatakan direktoratnya telah merancang beberapa program dan kegiatan. Antara lain dengan memperkuat armada kapal pengawas berukuran 60 meter sebanyak 4 unit, yang dibangun melalui program SKIPI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, lanjut Asep, pihaknya juga tengah mengupayakan pembuatan lima unit speedboat untuk mendukung kegiatan pengawasan . Penambahan kedua jenis armada pengawasan tersebut akan menambah armada yang telah ada dan akan ditempatkan di wilayah rawan illegal fishing.
Budi Halomoan, Direktur Kapal Pengawas Ditjen PSDKP , mengungkapkan alokasi anggaran untuk operasional kapal pengawasan selama 656 hari pada 2014 sebesar Rp 90 miliar.
“Untuk 116 hari mencapai Rp 190 miliar, kalau jadi 210 hari tambah Rp 94 miliar. Sementara untuk bisa 280 hari perlu ditambah lagi Rp 46 miliar. Jadi total bisa Rp 330 miliar,” ungkapnya.
Sedangkan untuk membangun empat kapal dalam program SKIPI, Budi mengatakan dibutuhkan dana hingga Rp 381 miliar. Dia menambahkan dengan pertimbangan kondisi dan luas laut yang dimiliki, Indonesia setidaknya membutuhkan 90 kapal pengawas. “Sementara saat ini kita baru punya 31 kapal,” jelasnya.
(ags/gen)