Laksda TNI (Purn) Asep Burhanudin, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), mengatakan pihaknya saat ini baru mendapatkan alokasi anggaran operasional Kapal Pengawas untuk 116 hari. Penggunaan dana tersebut untuk mendukung operasional 27 kapal pengawas dan 4 kapal pengawas dalam Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) yang baru akan beroperasi pada akhir 2015.
“Jumlah hari operasi sedang diupayakan untuk ditingkatkan menjadi 210-280 hari, dengan mengusulkan perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (12/1).
Dalam rangka meningkatkan upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) dan pengrusakan biota laut, Asep mengatakan direktoratnya telah merancang beberapa program dan kegiatan. Antara lain dengan memperkuat armada kapal pengawas berukuran 60 meter sebanyak 4 unit, yang dibangun melalui program SKIPI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi Halomoan, Direktur Kapal Pengawas Ditjen PSDKP , mengungkapkan alokasi anggaran untuk operasional kapal pengawasan selama 656 hari pada 2014 sebesar Rp 90 miliar.
Sedangkan untuk membangun empat kapal dalam program SKIPI, Budi mengatakan dibutuhkan dana hingga Rp 381 miliar. Dia menambahkan dengan pertimbangan kondisi dan luas laut yang dimiliki, Indonesia setidaknya membutuhkan 90 kapal pengawas. “Sementara saat ini kita baru punya 31 kapal,” jelasnya. (ags/gen)