KKP Gagalkan Penyelundupan 143 Lobster ke Hong Kong

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan pihaknya telah menangkap 143 lobster yang melanggar undang-undang, dalam pengiriman ke Hong Kong. Jumlah itu terdiri dari 140 lobster dengan panjang karapas di bawah delapan sentimeter dan tiga sisanya merupakan lobster bertelur.

"Kami melakukan pemeriksaan pada 16 Januari 2015 terhadap pengiriman lobster dan kepiting yang akan dikirim menggunakan pesawat terbang CX 798 tujuan Hongkong dan menemukan lobster-lobster tersebut" ujar Kepala BKIPM Kementerian Kelautan dan Perrikanan Narmoko Prasmadji di Jakarta, Senin (19/1).

Pilihan Redaksi Menteri Susi Ungkap Modus Kapal Asing Curi Ikan Indonesia Menteri Susi Jelaskan Larangan Tangkap Kepiting Bertelur Pelaku Usaha Akui Sempat Bingung dengan Aturan Menteri Susi Aturan Menteri Susi, Ini Lobster dan Kepiting Terlarang Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Kura-Kura Moncong Babi

Meskipun telah berhasil menggagalkan penyelundupannya, BKIPM mengaku belum dapat menghitung nilai penyelamatannya mengingat komoditasnya memiliki nilai-nilai yang berbeda-beda.

"Tapi dengan nilai Rp 750 ribu per kilogram, harusnya nilainya bisa besar" tambahnya.

Selain menahan penyelundupan lobster tersebut, BKIPM menyatakan hingga 15 Januari 2015, pihaknya telah menggagalkan empat upaya penyelundupan dengan total 60 boks yang terdiri dari kepiting dan lobster bertelur, labi-labi, dan ikan pari manta.

Sebelumnya pihaknya juga telah menggagalkan upaya penyelundupan enam boks kepiting bertelur sejumlah 540 buah. Sementara di Bali, pihaknya telah menggagalkan 10 boks lobster bertelur. Kedua penyelundupan itu sama-sama menuju ke negara Tiongkok.

"Di Surabaya kita juga sedang memroses penggagalan penyelundupan ikan pari manta. Di Bali juga ada lagi penyelundupan lobster" tambahnya.

Agar tak terjadi penyelundupan selanjutnya, BKIPM memastikan akan mengetatkan penjagaan di kawasan perbatasan dan pintu-pintu utama keluarnya penyelundupan itu.

"Hampir di semua pintu ada penyelundupan. Alasannya karena pintu itu tidak terjaga dengan baik. Kita lakukan penguatan dengan nambah sumber daya manusia dan bekerjasama dengan instansi terkat" pungkasnya.

Kekurangan Pegawai

Meski begitu, BKIPM mengaku bahwa pihaknya membutuhkan banyak personil di lapangan untuk menggagalkan penyelundupan ikan. BKIPM menganggap bahwa jumlah pegawai yang ada saat ini hanya mampu ditempatkan di beberapa titik saja. (Baca: Kementerian Kelautan dan Perikanan Akui Kekurangan Pegawai)

"Masalah pegawai ini masalah klasik ya. Ini kendala kita untuk mengoperasikan kegiatan kita di 46 titik kerja kita di seluruh Indonesia" ujar Kepala Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat BKIPM Ir. Hari Maryadi.

Hari mengatakan bahwa pegawai BKIPM saat ini hanya sejumlah 1.700 pegawai yang terdiri dari pegawai administrasi dan pegawai teknis. Kondisi ini semakin menjadi kendala apalagi petugas-petugas ini bekerja selama 24 jam sehari selama tujuh hari dalam seminggu. (gir/gir)