Kini Anggaran Infrastruktur Lebih Besar dari Subsidi Energi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memulai pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2015. Dalam Rancangan APBN Perubahan 2015, anggaran infrastruktur dipatok lebih besar ketimbang subsidi energi, yaitu sebesar Rp 281 triliun. Sementara subsidi energi yang diajukan sebesar Rp 158,4 trilun.

Rincian subsidi energi tersebut terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 81,8 triliun dan subsidi listrik Rp 76,6 triliun.

"Ini fakta bahwa dalam sepuluh tahun ini anggaran belanja kementerian/lembaga (KL) lebih rendah karena subsidi. Paling tidak 2015 ini kita coba belanja K/L lebih tinggi daripada belanja non K/L dan lebih berfokus pada infrastruktur," ujar Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro saat menyampaikan RAPBN 2015 di gedung DPR, Jakarta, Senin (19/1).

Bambang mengungkapkan, anggaran tersebut diambil dari penghematan yang dilakukan pemerintah pada tahun ini. Dia mengingatkan, penambahan anggaran ini harus digunakan dengan efektif dan efisien.

"Bagaimana nanti ini digunakan untuk merealisasikan visi dan misi Presiden Jokowi (Joko Widodo) dan sebagai upaya mendorong perekonomian," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam RAPBNP 2015 ditetapkan belanja K/L naik Rp 132 triliun dari Rp 647,3 triliun menjadi Rp 779,5 triliun. Sedangkan belanja non K/L turun sebesar Rp 194 triliun dari Rp 745 triliun atau menjadi Rp 551 triliun.

Pilihan Redaksi Tak Setor Dividen, Bank Mandiri Genjot Kredit 10 Kali Lipat Penurunan Harga Semen Bakal Genjot Sektor Infrastruktur Batalkan Tiga Proyek Investasi, Jepang Tetap Lirik Indonesia

Anggaran tersebut akan difokuskan untuk proyek-proyek prioritas. Misalkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dialokasikan sebesar Rp 49,8 triliun. Sementara yang dialokasikan untuk program kedaulatan pangan sebesar Rp 25,8 triliun.

Sementara untuk sektor energi dan kelistrikan pemerintah mengalokasikan Rp 5 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik baru dan transmisi.

"Alokasi ini digunakan untuk pembangunan transmisi, pembangkit terutama. Kami akan fokus di penguatan BUMN dan antisipasi sektor swasta dengan meminta PLN dan swasta untuk membangun pembangkit sedangkan transmisi akan ditangani pemerintah," ujarnya. (gen)