Tak Setor Dividen, Bank Mandiri Genjot Kredit 10 Kali Lipat

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mendukung kebijakan pemerintah yang memperbolehkan badan usaha milik negara (BUMN) mengurangi setoran dividen selama lima tahun kedepan. Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Saidikin mengatakan pengurangan setoran dividen sangat berguna untuk menggenjot ekspansi Mandiri di sektor kredit.

Budi mengatakan setiap tahun bank pelat merah yang dipimpinnya tersebut bisa menyetor dividen sebesar Rp 6 triliun kepada negara. Duit setoran tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan salah satunya untuk membiayai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun apabila dividen tersebut diizinkan untuk ditahan Mandiri, Budi menjamin likuiditas Mandiri akan semakin kuat.

"Kalau Rp 6 triliun itu ditahan di Bank Mandiri, bisa hasilkan kredit 10 kali jadi Rp 60 triliun. Bank Mandiri berani jamin, dividen itu bisa jadi proyek senilai Rp 3 triliun," kata Budi di Jakarta, Kamis (15/1).

Presiden Joko Widodo memang membebaskan setoran dividen bagi perusahaan-perusahaan negara yang bergerak di bidang infrastruktur dan perusahaan pembiayaan seperti bank demi mengejar kecepatan pembangunan infrastruktur. Mandiri sendiri memperkirakan, dividen yang ditahannya bisa dimanfaatkan sebagai kredit perusahaan pembangkit listrik baik itu PT PLN (Persero) maupun independent power producer (IPP).

"Apabila Indonesia ingin merealisasikan pembangkit 35 ribu MW. Hitungan kami butuh sekitar US$ 2 juta per MW. Kalau kita mau bangun 35 ribu MW, maka harus sediakan US$ 70 miliar," kata Budi.

Pilihan Redaksi BPK Setuju Dividen Bank BUMN Dipotong Pemerintah Suntik Modal Lima BUMN Rp 48 Triliun Juli 2015, Bank Mandiri Siap Rights Issue Rp 5,9 Triliun

Di bidang infrastruktur Budi mengatakan, diperlukan sekitar Rp 1.000 triliun per tahun untuk mengejar ketertinggalan Indonesia diantara negara-negara Asia lainnya.

Dari kebutuhan dana sekitar Rp 1.000 per tahun, Budi menyebut, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya sanggup menyediakan sekitar Rp 200 triliun, sedangkan sisanya harus didukung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investor swasta.

"Infrastruktur seharusnya memang tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja. Ini tanggung jawab BUMN dan swasta," jelasnya. (gen)