Bank Jepang Tertarik Danai Proyek Luar Jawa

Jakarta, CNN Indonesia -- Japan Bank for International Cooperation (JBIC) mengadakan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan menyatakan ketertarikan untuk mendanai sejumlah proyek infrastruktur yang tengah direncanakan oleh pemerintah.

“Dia (JBIC) mendukung yang bergerak di infrastruktur. Maka kami fokus skala yg besar seperti pelabuhan laut, bandar udara, dan lainnya,” ujar Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro usai menerima perwakilan dari JBIC di Jakarta, Selasa (20/1).

Pilihan Redaksi Penurunan Harga Semen Bakal Genjot Sektor Infrastruktur ADB: Pemangkasan Subsidi BBM Hemat Anggaran Rp 251 Triliun Batalkan Tiga Proyek Investasi, Jepang Tetap Lirik Indonesia Kini Anggaran Infrastruktur Lebih Besar dari Subsidi Energi

Bambang mengatakan secara umum intinya pemerintah mengharapkan JBIC bisa maksimal keterlibatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, apakah lewat skema Kerjasama Pemerintah Swasta (PPP) atau private sector yang kerjasama dengan BUMN.

Gubernur JBIC, Hiroshi Watanabe mengatakan saat ini JBIC memang memiliki fokus pembiayaan antara lain di bidang infrastruktur, energi dan mineral di banyak negara. Melalui pertemuan dengan Menkeu, JBIC juga menyatakan ketertarikannya dalam mendanai sejumlah proyek di pulau Jawa.

Selama ini, lanjut Watanabe, banyak perusahaan besar asal Jepang yang terpusat di Pulau Jawa, sehingga banyak investor Jepang yang berminat menambah investasinya di Pulau Jawa, namun JBIC tidak menutup kemungkinan untuk menanamkan investasi untuk proyek infrastruktur di luar Pulau Jawa.

“Kalau memang ada keinginan pemerintah Indonesia untuk kembangkan infrastruktur di luar Pulau Jawa, maka investor banyak yang masuk. Jika ada yang berani di luar Jawa, dan ada niat pemerintah Indonesia untuk mengembangkan di luar Jawa, maka kami juga akan pertimbangkan untuk membantu itu,” ungkapnya.

Namun, dia menjelaskan pihaknya butuh daftar untuk mempelajari untuk memutuskan proyek apa yang diberi pembiayaan. Sayangnya, Watanabe menjelaskan belum ada perjanjian komitmen proyek secara kongkrit yang akan dibuat dalam waktu terdekat ini.

"Karena pemerintahan baru ini belum lama berjalan. Kejelasan arah kebijakan harus melihat dulu. Kalau arahnya pembangunan Indonesia sudah jelas fokus pengembangan di luar Jawa. Dan pengusaha juga ingin kembangkan bisnis luar Jawa itu maka kami juga tentu akan mempertimbangkan hal tersebut," katanya. (gir/gir)