Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berencana mengkaji ulang pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat yang bekerjasama dengan investor Jepang, dan diperkirakan menelan investasi hingga Rp 34,5 triliun.
Untuk diketahui, pada tahap pra kualifikasi, tender proyek ini banyak diikuti oleh investor Jepang yang memiliki usaha di kawasan industri Cikarang dan Jababeka. Hal ini menambah kemungkinan bahwa proyek ini menjadi salah satu dari rencana investasi Jepang yang batal. (Baca:
Batalkan Tiga Proyek Investasi, Jepang Tetap Lirik Indonesia)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago mengaku, pemerintah masih meninjau rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya dari berbagai aspek sebab terlalu banyak masalah yang dihadapi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pelabuhan Cilamaya belum jelas, masih dikaji, bukan dibatalkan karena belum tuntas layak atau enggaknya," tegasnya usai Rapat Kerja dengan Badan Anggaran di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Selasa malam (20/1).
Andrinof menjelaskan, kajian ulang tersebut karena mempertimbangkan berbagai masalah. Pertama, lanjut Andrinof, pembangunan pelabuhan Cilamaya akan bersinggungan dengan pipa migas milik PT Pertamina (Persero) dan megaproyek ini berpotensi menggilas lahan pertanian produktif.
Sayangnya Andrinof belum dapat memastikan penyelesaian kajian ulang ini. Hal tersebut menyebabkan nasib pembangunan pelabuhan Cilamaya terancam sulit diwujudkan pada tahun ini.
"Kalau dibangun tahun ini, tentu seluruh kajian harus selesai dong. Sedangkan untuk melaksanakan kajian enggak bisa cepat-cepat. Jadi bisa batal, bisa enggak. Karena sangat bergantung pada hasil kajian," tegasnya.
Sekadar informasi, Bappenas akan melakukan kajian pelabuhan Cilamaya lebih menyeluruh dengan melihat dampak alih fungsi lahan pertanian padi maupun potensi kerugian karena bertabrakan dengan pipa migas milik PT Pertamina (Persero).
(gir/gir)