Turunkan Kemiskinan, Kemensos Minta Tambahan Rp 20 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Sosial (Kemensos) mengajukan tambahan anggaran mencapai Rp 20 triliun, sehingga kini total anggaran yang diajukan Kemensos mencapai Rp 28,9 triliun. Usulan ini merupakan salah satu permintaan tambahan anggaran terbesar berdasarkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2015.

Dalam paparannya dihadapan Badan Anggaran (banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menteri sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penambahan anggaran ini akan digunakan untuk mengurangi masalah sosial di masyarakat, terutama masalah kesenjangan hidup dan kemiskinan.

"Ini terkait dengan target pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin hingga 10,9 persen," ujar Khofifah, Selasa (20/1).

Pilihan Redaksi DPR dan Pemerintah Mulai Bahas APBNP 2015 Jokowi Instruksikan Dua Menteri Ramalkan Harga Minyak Kini Anggaran Infrastruktur Lebih Besar dari Subsidi Energi Penyertaan Modal Negara ke BUMN Mendapat Penolakan DPR

Salah satunya program yang dianggap bernilai paling tinggi adalah program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dianggarkan membutuhkan dana hingga Rp 14,6 triliun. Program ini juga menurut Khofifah akan didukung dengan program pengembangan penghidupan berkelanjutan.

Dalam program ini, pemerintah membaginya dalam beberapa kegiatan seperti pengembangan kelompok usaha bersama bagi penduduk kurang mampu dan rentan sebesar Rp 220 miliar, bantuan stimulan pengembangan usaha ekonomi produktif Rp 200 miliar, pendampingan sosial kelompok usaha Rp 16 miliar, da dukungan manajemen pengembangan usaha ekonomi produktif Rp 4 miliar.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (19/1) membuka rapat kerja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) Ahmadi Noor Supit, agenda rapat kerja tersebut membahas asumsi-asumsi makro yang diusulkan pemerintah dalam APBNP 2015. (Baca: DPR dan Pemerintah Mulai Bahas APBNP 2015)

Ahmadi mengatakan DPR memberi tenggat waktu pembahasan APBN tetap tidak boleh melanggar 30 hari. Dengan syarat seluruh menteri harus hadir dalam rapat pembahasan.

Pemerintah sendiri diwakili oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. (gir/gir)