LSM: Kalau Mau Terobosan, Menteri Susi Permudah Izin Kapal

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan terobosan dalam hal prosedur pemberian izin kapal tradisional dan kapal kecil.

“Selama ini mereka dipingpong, ke KKP, dan lain-lain,” kata Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim, dalam diskusi "Mengurai Masalah Pencurian Ikan di Laut Indonesia" yang digelar CNN Indonesia Forum di Jakarta, Selasa (27/1).

Terobosan perizinan, kata Abdul Halim, antara lain dengan memberikan perizinan lewat satu pintu saja, transparan, dan tidak menyulitkan masyarakat nelayan kecil tapi justru membuat mereka proaktif mengurus izin.

Abdul Halim memberikan contoh kasus yang terjadi di Demak, Jawa Tengah. Ada pemilik kapal di bawah 100 GT mengurus izin justru dikriminalisasi oleh oknum tentara dan kapalnya disita oleh kepolisian.

Pemilik kapal itu, kata dia, dianggap bersalah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan justru tak memberikan dukungan.

Tentang pencurian ikan, Abdul Halim mengatakan sebelum Susi jadi menteri, nelayan sudah aktif memerangi pencurian ikan, begitu juga pemerintahan sebelumnya. Dia bilang, pada kurun waktu 2001-2013 terjadi 6.200 kasus pencurian ikan di laut Indonesia.

Meski begitu, dia menilai, apa yang dilakukan Menteri Susi saat ini harus didukung oleh segala pihak. “Yang berkewajiban juga untuk memerangi pencurian ikan ini adalah LSM, nelayan, dan pelaku-pelaku usaha,” tuturnya.

Saksikan kelanjutan diskusi “Mengurai Masalah Pencurian Ikan di Laut Indonesia” ini yang disiarkan secara langsung via streaming melalui www.cnnindonesia.com.

Lihat juga: Pemilik Kapal Ilegal Coba Berbagai Cara Hindari Jerat Hukum

(ded/ded)