Muhammad Zamkhani, Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis BUMN, menjelaskan PMN nontunai yang tengah diperjuangkan pemerintah di DPR untuk mendukung proses administratif KRAS.
"Krakatau Steel akan dapat non cash untuk administratif. Katanya dulu asalnya dari konversi cadangan (laba ditahan) terkumpul jadi modal pemerintah," kata Zamkhani di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (2/2) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zamkhani menuturkan pada umumnya PMN dibutuhkan BUMN untuk memperkuat permodalan dan mempermudah pengajuan kredit ke perbankan dalam rangka mendukung ekspansi perseroan. Lhusus untuk KRAS, PMN nontunai diberikan agar pemerintah mendapat bagian saham emiten BUMN baja itu.
Dalam dokumen Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2015 yang diusulkan ke parlemen, pemerintah menganggarkan PMN sebesar Rp 72,97 triliun bagi 40 BUMN yang merupakan peningkatan alokasi paling besar dibandingkan pos belanja lainnya. (ags/ags)