JK Bilang Sulit, Menteri ESDM Tetap Minta Smelter di Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap meminta PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter di Papua meskipun Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai akan sulit bagi perusahaan tambang Amerika Serikat itu untuk mewujudkannya.

"Walaupun pemerintah belum memutuskan apa-apa, tapi saya selalu menekankan bahwa smelter harus dibangun di dekat area produksi. Mereka harus bangun smelter di area operasi yaitu di Papua," ujar Menteri ESDM Sudirman Said di sela rapat bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (3/2).

Sudirman menjelaskan, untuk bisa merealisasikan rencana tersebut dia mengaku akan kembali bertemu manajemen Freeport guna membahas rencana pembangunan smelter di Papua. Saat ini, pemerintah masih menimbang sejumlah opsi dan regulasi terkait permintaan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah di Papua tersebut.

"Memang ada beberapa pilihan, yang pertama harus bangun smelter di Papua tapi karena listrik tidak ada maka mundur dari batas waktu 2017. Kalau mau cepat, opsi keduanya tidak dibangun di Papua. Kami akan terus dorong dan cari cara agar Freeport bangun smelter di Papua dan pada akhirnya mungkin harus ada kompromi," tuturnya.

Sementara itu Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menyambut baik rencana pemerintah yang menginginkan Freeport membangun smelter di Papua. "Bahkan kami ada kajian buat panitia kerja untuk mengatasi masalah Freeport. Tapi kami tetap prioritaskan Freeport bangun smelter di Papua," ujar Kardaya.

Pilihan Redaksi Pemerintah Minta Smelter, Freeport Usul Bangun Industri Hilir Freeport Keberatan Atas Usul Bagi Hasil Jokowi Freeport Masih Kaji Pembangunan Smelter di Papua JK: Freeport Akan Sulit Bangun Pembangkit Listrik Smelter

Namun menurut Kardaya, Komisi VII akan terus mengingatkan agar pemerintah tak gegabah memberi izin ekspor bagi perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut meski manajemen sudah berjanji akan membangun smelter. “Sekarang berdasarkan Undang-Undang Minerba kan tidak boleh ekspor kalau belum memiliki smelter. Kemarin sudah disampaikan oleh Pemerintah bahwa ada Peraturan Pemerintah yang memperbolehkan, namun dengan sendirinya batal karena bertentangan dengan Undang-Undang,” tegasnya.

Sebelumnya JK menilai, Freeport akan kesulitan dalam merealisasikan pembangunan smelter khususnya yang diminta Menteri ESDM untuk dibangun di Papua.

“Saya rasa kendalanya nanti akan terkait dengan pembangunan listrik," ucap JK. (gen)