Optimalkan Aset Negara, Kemenkeu Usul Pembentukan BLU

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengusulkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) yang rencananya bertugas mengoptimalisasi pengelolaan aset negara berupa Barang Milik Negara (BMN).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Hadiyanto mencatat setidaknya ada 5 ribu hektare tanah berikut bangunan di atasnya yang berstatus idle tersebar di seluruh Indonesia. “Kalau itu bisa dioptimalkan pengusahaannya, bisa menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” ujar Hadiyanto di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Rabu (4/2).

Pria yang sudah menjabat sebagai Dirjen sejak Kementerian Keuangan dipimpin oleh Sri Mulyani mengakui bahwa instansinya kurang optimal dalam memanfaatkan aset-aset mangkrak tersebut.

"Sebanyak Rp 480 triliun merupakan aset tetap. Jadi, sebesar dua-per-tiga laporan keuangan di Kementerian/Lembaga ada di aset tetap. Kalau ini tidak dioptimalisasi dengan baik, maka akan berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga memperburuk opini," ujar Hadiyanto.

Menurutnya, jika DPR menyetujui usulan pembentukan BLU pengelola aset negara maka DJKN akan fokus menjadi regulator bagi penggunaan aset tersebut. Termasuk didalamnya menjalankan fungsi pemberian persetujuan atas pengelolaan BMN, pengawasan, serta pengendaliannya.

Sementara itu, BLU pengelola aset akan bertindak sebagai operator dalam pemanfaatan aset idle. BLU pengelola aset, lanjut Hadiyanto, akan menjadi kepanjangan tangan DJKN dalam mengoptimalkan BMN. BLU pengelola aset juga akan menjadi semacam land bank, dimana BLU akan membeli barang (tanah) untuk pemanfaatan infrastruktur.

Pilihan Redaksi Pengelolan Gelora Bung Karno Bakal Dialihkan Pemerintah Gabung Pusat Investasi dengan PT SMI Suntik Modal 40 BUMN, Pemerintah Dinilai Gelapkan Uang Publik

"Aktivitas utama BLU nantinya adalah pemanfaatan aset, pemindahgunaan aset, serta pembelian aset," ucap Hadiyanto.

Dia mengatakan, sumber yang bisa digunakan BLU pengelola aset diantaranya adalah yang berasal dari aset mangkrak Kementerian/Lembaga, aset eks BPPN, aset eks PPA, aset esk BDL, aset eks KKKS, serta aset eks Pertamina yang berstatus free and clear. (gen)