Rieke 'Oneng' Protes BPJS Kesehatan Kantongi Modal Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemerintah untuk memberikan suntikan modal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat protes dari Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka yang menjadi pemeran Oneng di sinetron Bajaj Bajuri.

Rieke yang berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertanyakan jumlah Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,4 triliun yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015. Permintaan PMN itu datang dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Rieke mengatakan suntikan modal tersebut perlu dipertanyakan karena BPJS bukanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "BPJS adalah lembaga nirlaba. Suntikan modal ini harus dijelaskan," kata Rieke di ruang sidang paripurna Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Jumat (13/2).

Selain itu, Rieke juga mengkritik keputusan pemerintah khususnya Kementerian Sosial (Kemensos) yang hanya memasukkan jumlah penerima bantuan sosial sebanyak 88,2 juta orang. Padahal, kata Rieke berdasarkan data Badan Pusat Statistik per 2011, ada 100,8 juta orang yang harus mendapat jaminan sosial.

"Itu artinya puluhan juta orang yang seharusnya di lindungi negara masih tidak ter-cover," ketus Rieke.

Dia mengatakan dalam rencana kerja Kemensos, jumlah penerima bantuan akan ditingkatkan setiap tahunnya hingga 2019 "Kalau dengan skema seperti itu, artinya kita sepakat bahwa orang miskin akan bertambah di republik ini setiap tahunnya,” ujarnya.

Untuk itu, Rieke berharap dukungan dari rekan-rekan DPR di paripurna untuk menunda kesepakatan mengenai Rancangan Undang-Undang APBNP 2015.

Interupsi juga disampaikan anggota Fraksi PDIP lainnya Daniel Lumban Tobing. Daniel mempertanyakan RUU APBNP 2015 yang belum mencantumkan anggaran setiap Kementerian/Lembaga. Padahal, kata dia, rincian tersebut selalu dicantumkan setiap kali pengesahan RUU APBN sebelumnya. "Mohon kiranya dilengkapi terlebih dahulu," ucap Daniel.

Pilihan Redaksi Sofyan Djalil: Penolakan PMN Ganggu Proyek Infrastruktur DPR Tolak PMN Sejumlah BUMN, Bank Dunia Angkat Bicara Jokowi Tak Ambil Pusing Penolakan PMN oleh DPR Sidang Paripurna Ricuh Akibat Beda Hitungan PMN

Sidang yang dimulai pukul 11.00 WIB, itu pun akhirnya diputuskan ditunda hingga pukul 15.00 WIB. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang menjadi pimpinan sidang paripurna mengambil keputusan penundaan sidang karena juga berbenturan dengan sholat Jumat.

"Ada sembilan interupsi. Karena juga terbatasnya waktu, kami usulkan rapat akan dibuka kembali pada pukul 15.00 WIB. Diawali dengan forum lobi antara pimpinan DPR, badan anggaran, komisi, dan juga pemerintah," kata Taufik. (gen)