Purnawirawan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) tersebut menilai karut-marut yang terjadi di dunia penerbangan Indonesia merupakan bukti Kementerian Perhubungan bekerja tanpa rencana yang matang. Padahal sebagai negara kepulauan, transportasi udara wajib dikelola dengan baik.
"Tahun 1960-1970an, kita bisa melihat maskapai penerbangan tertata," kata Chappy dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (21/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Diantara itu, baru disediakan celah untuk maskapai lain. Jumlahnya pun tidak lebih dari 10 perusahaan. Itu cerminan bahwa pimpinan pada waktu itu punya pandangan yang tertata soal sistem transportasi nasional," ujarnya.
Dia menyebutkan yang terjadi kemudian adalah kesenjangan antara jumlah penumpang dengan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur penerbangan. Akibatnya, kualitas pelayanan penumpang pesawat di Indonesia terus menurun.
Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng yang dulu didesain untuk melayani 22 juta penumpang kini sudah tidak mencukupi lagi karena jumlah penumpang yang terbang melalui bandara tersebut melonjak hingga angka 60 juta per tahun. Untuk itu perbaikan infrastruktur dan penambahan SDM di bidang penerbangan mutlak diperlukan.
"Tidak ada gunanya pesawat banyak dan maskapai banyak tanpa ada dukungan SDM dan infrastruktur,” ucap Chappy.