Dalam Sebulan, JK Minta Petugas BKPM Daerah Hijrah ke Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menginginkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) untuk dapat menempatkan wakilnya di kantor pusat BKPM. Tujuannya tak lain adalah untuk mendukung pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang menurut JK akan lebih cepat koordinasinya jika hal tersebut dilakukan.

"Nanti kita ingin BKPMD buat counter di BKPM biar tahu informasi dari masing-masing daerah. Siapa yang cepat buka counter disini maka akan cepat dapat informasi mengenai investor-investor yang mau berinvestasi di daerahnya masing-masing," ujar JK di Jakarta, Selasa (24/2).

Selain itu, JK mengatakan bahwa hal ini akan lebih efektif dan efisien dibandingkan jika pegawai BKPMD melakukan promosi kesana kemari. "Jadi daerah jangan hanya menunggu, tapi juga harus aktif. Nanti kalau investasi kosong dibilangnya pusat tidak memperhatikan daerah," ujarnya.

JK menginginkan penyelesaian penempatan petugas BKPMD di BKPM hanya memakan waktu satu bulan saja. Dia menganggap, majunya teknologi seharusnya memungkinkan bagi BKPM untuk melaksanakan instruksinya itu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan bahwa instansinya sudah menyiapkan ruangan-ruangan bagi para perwakilan BKPMD yang ditempatkan di BKPM pusat. Namun menurutnya, masalah yang mengganjal saat ini adalah minimnya kemauan para wakil daerah jika harus pindah kerja ke Jakarta.

"Kalau wacananya kami setuju saja, bahkan ruangan kosong juga sudah disediakan bagi mereka. Masalahnya, siapa orang yang tepat untuk ditugaskan dari masing-masing daerah tersebut. Seperti apa kriterianya, itu yang lagi dibahas," ujar Franky.

Pilihan Redaksi Lima Perusahaan Siap Tanam US$ 9,3 Miliar di Sektor Maritim BKPM Targetkan Investasi di Papua Tembus Rp 33,2 Triliun BKPMD Sumut Ingin Pemerintah Bereskan Kawasan Sei Mangkei

Dia pun juga belum menentukan batas-batas wewenang yang diberikan oleh BKPMD masing-masing daerah ke BKPM. Sejauh ini, BKPM hanya memikirkan masalah pertukaran informasi mengenai investasi antar daerah dan belum membicarakan tugas-tugas perwakilan daerah ini nantinya.

"Mungkin beberapa wewenang BKPMD akan diberikan kesini, tapi semuanya masih di kaji lagi," tuturnya. (gen)