Dua Izin Terbit, Rusunami Tanjung Barat Dibangun Juli 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) masih menunggu terbitnya dua izin dari pemerintah untuk dapat memulai pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) di dekat stasiun kereta rel listrik (KRL) Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto menjelaskan dua izin yang masih ditunggu perseroan adalah izin pembangunan rusunami dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Serta izin pengalihan status lahan negara dari Kementerian Perhubungan kepada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang akan diajak kerjasama oleh Perumnas dalam pengembangan rusunami tersebut.

Himawan mengatakan saat ini status lahan 1,1 hektare yang akan digunakan Perumnas untuk dijadikan rusunami adalah berbentuk Hak Pengelolaan (HPL) tanah negara oleh PT KAI. Nantinya setelah rusunami tersebut berdiri maka status lahannya berubah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL melalui Perumnas.

“Kalau Maret sudah beres urusan lahannya, diharapkan izin bisa segera diproses dan Juli 2015 sudah bisa mulai dibangun,” kata Himawan dikutip dari laman Perumnas, Rabu (25/2).

Banderol Rp 9 juta per meter

Himawan menjelaskan, target utama dari pemasaran rusunami Tanjung Barat nantinya adalah masyarakat dengan penghasilan terbatas. Oleh karena itu, dia memperkirakan harga jual rusunami sekitar Rp 9 juta per meter persegi. Jika Perumnas menyediakan dua tipe hunian ukuran 24 meter persegi maka dapat dihitung harga jualnya sekitar Rp 216 juta per unit. Sementara untuk tipe 30 meter persegi harganya menjadi Rp 270 juta per unit.

Pilihan Redaksi Rusunami di Stasiun Bantu PT KAI Capai Target Penumpang Rusunami Dekat Stasiun Akan Dilego Perumnas Mulai Rp 200 Juta Ahok: Sewa Rusun Rp 450 Ribu, Kalau Swasta Rp 2,5 Juta Ahok Ancam Penjarakan Warga yang Jual Unit Rusun

Menurut Himawan lahan seluas 1,1 hektare, akan digunakan untuk membangun dua unit menara (tower) dengan kapasitas 500 unit hunian.

“Kita akan kombinasi hunian terjangkau yang manfaatkan sarana transportasi untuk masyarakat berpenghasilan terbatas,” kata Himawan. (gen)