Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menjanjikan percepatan pembangunan empat ruas jalan tol Trans Sumatera dengan melibatkan lebih banyak BUMN pembiayaan dan menyederhanakan regulasi. Untuk jalan tol yang menghubungkan Medan-Binjai ditargetkan beroperasi pada 2016, sedangkan Pekanbaru-Dumai diharapkan menyusul pada 2018.
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menjelaskan pelaksanaan proyek jalan tol Trans Sumatera, yang membentang 2.000 km dari Bakauheni hingga Banda Aceh, tidak dapat diselesaikan sekaligus. Untuk tahap awal, empat ruas jalan akan dipercepat, yakni ruas Medan-Binjai (16 km), Palembang-Indralaya (22 km), Bakauheni-Palembang (138 km), dan Pekanbaru-Dumai (126 km).
"Untuk ruas Medan-Binjai sudah berprogres. Rencananya bisa beroperasi tahun 2016," tuturnya di Istana Kepresidenan, Kamis (5/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk ruas jalan Palembang-Indralaya, lanjut Basuki, proses pembebasan lahan sudah selesai dan akan segera dimulai pengerjaan proyeknya. Kemudian, ruas jalan Bakauheni-Palembang direncakanan mulai dibangun pada April 2015.
"Sedangkan utnuk Pekanbaru-Dumai kami upayakan beroprasi sebelum 2018 akan bisa kitaa selesaikan. Untuk itu, sedang dilakukan persiapannya oleh PT Hutama Karya," tuturnya.
Guna menghubungan roda ekonomi Jawa dengan Sumatera, Menteri Basuki mengatakan akan dilakukan pula modernisasi dermaga Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni. Untuk itu, beberapa regulasi akan dipermudah, antara lain yang terkait dengan revisi penugasan HK, dan aturan pembebasan lahan.
"Memang disebutkan bahwa penugasan ini oleh BUMN 100 persen. Kalau BUMN ini bekerjasama dengan BUMN lain apakah ini boleh atau tidak. Karena itu multi tafsir, karena ada klausul BUMN bisa bekerjasama dengan lainnya," jelas Basuki.
Masalah AnggaranBasuki Hadimuljono mengatakan total kebutuhan anggaran untuk menuntaskan proyek ambisius jalan tol tersebut mencapai Rp 58 triliun. Untuk itu, dibutuhkan sumber pendanaan yang lebih besar dengan menggandeng BUMN-BUMN pembiayaan.
"Makanya ada konsorsium BUMN yang melaksanakan itu, dengan pinjaman lunak. Dan Kemenkeu akan membentuk Bank Infrastruktur," tuturnya.
Meneteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan bank infrastruktur merupakan entitas BUMN baru yang akan dibentuk , yang merupakan wajah masa depan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Hal ini sejalan dengan pengalihan aset dan modal PIP ke SMI melalui sekma penyertaan modal negara (PMN) dalam APBNP 2015.
"Nanti akan berubah bentuk ke bank infrastruktur. Kalau jumah pembiayaan besar, bank-bank BUMN diharapkan turut serta," jelasnya.
Menyangkut anggaran Hutama Karya, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan perseroan telah mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp 3,9 triliun melalui PMN. Dia menilai BUMN kontruksi tersebut dapat memanfaatkan anggaran itu dulu untuk membiayai pelaksanaan sebagian proyek jalan tol Trans Sumatera.
"Kan satu ruas dulu, itu masih sedikit. Keseluruhan nanti saja," katanya.
Disinggung mengenai keterlibatan swasta, Bambang mengatakan proyek Trans Sumatera tidak visible untuk bermitra dengan non-BUMN. Sebab, setelah dilakukan lelang tidak ada satu pun investor swasta yang tertarik untuk menawarnya.
"Tidak visible, makanya diakukan oleh BUMN dulu. Mungkin suatu saat setelah beroperasi sekian tahun bisa kerjasama dengan swasta," katanya.
(ags/gen)