Lelang Sukuk Ritel, Pemerintah Tarik Pembiayaan Rp 21 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) berhasil menarik pembiayaan sebesar Rp 21,96 triliun melalui penerbitan obligasi syariah atau sukuk ritel seri SR007. Penarikan utang baru tersebut hampir 10 persen di atas target indikatif Rp 20 triliun yang ditentukan pemerintah.

"Kami cukup senang. total penerbitan SR007 sebesar Rp 21,96 triliun merupakan penerbitan sukuk negara ritel terbesar selama ini yang menunjukan besarnya minat beli investor," ujar Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dalam konferensi pers di Gedung Frans Seda, Kemenkeu, Senin (9/3).

Robert menjelaskan selama dua pekan masa penawaran, sebanyak 17 bank dan lima perusahaan efek yang bertindak sebagai agen penjual, meminta tambahan kuota menjadi Rp 22 triliun. Volume pemesan terbesar atau 50,8 persen berada di wilayah barat Indonesia, selain DKI Jakarta. Sedangkan di DKI Jakarta sendiri volume pemesan tercatat 38,8 persen.

DJPPR mencatat di akhir masa penawaran para agen penjual menjaring 29.706 investor yang berminat terhadap sukuk ritel, dengan nominal yang dimenangkan Rp 21,96 triliun. Obligasi syariah ini diperuntukkan bagi konsumen ritel dengan harga yang ditawarkan Rp 1 juta per lembar.

"Sukuk ritel ini cukup sukses, sebagai perbandingan tahun lalu kami jatah hanya Rp 19,3 triliun ini juga menunjukan semakin baiknya edukasi mengenai instrumen sukuk ritel terhadap masyarakat dan semakin berpengalaman serta inovatifnya agen penjual dalam memasarkan sukuk ritel," kata Robert.

Menurut Robert, dana segar itu akan digunakan untuk membiayai beberapa proyek yang terdaftar dalam APBN 2015, antara lain infrastruktur pelabuhan, landasan pacu bandara, stasiun, jalan, jembatan, rehabilitasi gedung perguruan tinggi, dan pengadaan tanah dan bangunan.

Sedikitnya empat kementerian akan mendapat jatah dari penerbitan sukuk ritel SR007, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (ags/gen)