Jokowi Bakal Lantik Kepala BPKP Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), salah satu lembaga yang strategis dan vital dalam mencegah praktik penyelewengan dana, pada Jumat (13/3) pagi hari ini.

Berdasarkan rilis agenda Kepresidenan yang diterima CNN Indonesia, pelantikan akan digelar di Istana Negara pukul 09.00 WIB. Pengganti Mardiasmo tersebut jatuh kepada Ardan Adiperdana, mantan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Perekonomian BPKP.

Panitia Seleksi Nasional Calon Kepala BPKP mengungkapkan, ada tujuh calon yang mengikuti uji penulisan makalah dengan tema 'Revitalisasi dan Reposisi BPKP dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Visi dan Misi Presiden RI', yang dilakukan setelah para pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Sekretaris Panselnas Calon Ketua BPKP Dwi Wahyu Atmaja membeberkan nama ketujuh calon tersebut, di antaranya Ardan Adiperdana dari BPKP-DI, Binsar Hamonangan Simanjuntak dari D2BPKP, Iswan Elmi dari BPKP, Maliki Heru Santosa dari Kementerian Dalam Negeri, Meidyah Indreswari dari BPKP, Syafri Adnan Baharuddin dari Kementerian Perdagangan, dan Vincentius Sonny Loho dari Kementerian Keuangan.

Pilihan Redaksi Kejar Penunggak, Ditjen Pajak Incar Pemasukkan Rp73,5 Triliun Genjot Penerimaan, Ditjen Pajak Bidik 90 Pengemplang Pajak 9 Penunggak Pajak Nusa Tenggara Dilarang Kabur ke Luar Negeri

Sebelumnya, BPKP bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan kerjasama koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) dengan menandatangani perjanjian kerja sama pada Kamis (12/3).

Penandatanganan MoU yang dihadiri oleh Ketua KPK Zulkarnain dan Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari ini disaksikan oleh para deputi dan pejabat struktural di lingkungan BPKP dan KPK.

Untuk diketahui, kerja sama antara KPK dan BPKP, khususnya terkait Korsupgah Tindak Pidana Korupsi, sudah berlangsung sejak tahun 2012. Hasilnya, negara terhindar dari potensi kerugian negara sebesar Rp 250 triliun dan US$ 17 miliar.

Meidyah menyatakan bahwa upaya pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya berdampak pada berkurangnya potensi kerugian negara, tetapi juga menjaga reputasi pemerintah Indonesia di mata dunia.

“Hal ini sangat penting karena terkait dengan reputational risk. Dasar dari kepercayaan masyarakat adalah tata kelola pemerintahan yang bersih”, ujarnya seperti dikutip dari situs resmi BPKP, Jumat (13/2). (gir/gir)