Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) menyambut baik rencana penghapusan bertahap anggaran subsidi (Public Service Operation/PSO) kereta api (KA) jarak jauh dan jarak sedang oleh pemeritah. Penghapusan tersebut dinilai Organda dapat meningkatkan daya saing angkutan umum kelas ekonomi jalan raya terhadap moda angkutan umum lainnya.
"Organda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah yang mendukung terciptanya persaingan berimbang dan sehat antar moda angkutan dimana kereta api kelas ekonomi jarak menengah dan jarak jauh secara bertahap tidak akan menerima PSO," ujar Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena Soerbakti dikutip dari keterangan resmi, Senin (23/3).
Organda menilai pemberian subsidi pada suatu moda transportasi dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat dalam industri. Pasalnya, tarif angkutan penerima subsidi yang dikenakan pada masyarakat menjadi relatif lebih murah dibandingkan tarif angkutan yang tidak menerima subsidi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Persaingan yang sehat antar moda transportasi di Indonesia adalah penting dan krusial untuk menciptakan mobilitas orang dan barang yang efisien dan efektif sehingga apabila ada moda yang menerima PSO dimana moda lainnya belum atau tidak menerima, maka hal ini menyebabkan moda yang satu lebih unggul dan memberatkan yang lain," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana menghapus PSO kereta api jarak jauh dan sedang secara bertahap untuk dialihkan ke kereta perkotaan dan kereta listril (KRL). Tahun ini, pemerintah mengurangi porsi alokasi PSO untuk kereta jarak jauh dari alokasi awal Rp 115 miliar menjadi Rp 110 miliar, sedangkan untuk kereta jarak sedang dari Rp 130 miliar menjadi Rp 127 miliar. Hal tersebut berakibat pada kenaikan tarif kereta jarak jauh dan sedang per 1 April 2015.
Revitalisasi Angkutan UmumOrganda juga menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi yang harmonis antara pemerintah dan operator dalam upaya revitalisasi angkutan umum. Kolaborasi tersebut diperlukan dalam menciptakan layanan transportasi yang aman dengan standar layanan yang baik di masyarakat.
Selain itu, konektivitas antar moda dalam meningkan layanan mobilitas kepada masyarakat merupakan suatu yang krusial. Konektivitas antar moda yang baik dipercaya dapat mengatasi masalah kemacetan dan menurunkan biaya transportasi dan logistik di Indonesia.
"Kami percaya Pemerintah akan lebih concerned mendorong terlaksananya revitalisasi angkutan umum dan terus untuk mengedepankan konektivitas intermoda," ujarnya.
(gen)