Menteri Yuddy: Boleh Rapat di Hotel Tapi Syaratnya Ketat

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah sempat melarang aparat dan instansi pemerintahan melakukan rapat atau kegiatan di luar kantor demi penghematan. Tapi sejak 1 April kemarin, aturan ini tak berlaku lagi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan meski sudah boleh rapat di luar kantor, persyaratannya amat ketat. “Hanya memberi kepastian kepada mereka yang niatnya benar,” kata Menteri Yuddy, di Jakarta, Kamis (2/4).

Yuddy mengatakan kegiatan di luar kantor resmi diizinkan sepanjang situasinya tak memungkinkan. (Baca: Pegawai Pemerintah Tak Lagi Haram Gelar Rapat di Hotel)

Menurut Menteri Yuddy, di balik penghapusan moratorium itu ada pakta integritas yang diberikan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). “Mereka tulis surat ke saya, mereka berjanji tidak akan mark up, tidak pembukuan ganda, kolusi,” ujarnya.

Meski berlaku singkat, moratorium kegiatan di luar kantor terbukti memberikan penghematan anggaran pemerintah yang nilainya mencapai Rp 5 triliun lebih. “Padahal itu cuma edaran lho,” katanya. “Selama 17 tahun (biasa rapat di hotel), setop hanya dalam dua bulan.”

Menteri Yuddy melanjutkan, yang terpenting dalam masalah ini adalah bukan soal kehadiran aparat pemerintahan di hotel melainkan apa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk mendukung industri tersebut.

Contohnya pembaruan reguasi di bidang pariwisata. Anggaran pariwisata dinaikkan dari Rp 400 miliar menjadi lebih dari Rp 1 triliun, pemberian fasilitas bebas visa kepada turis asing, dan sebagainya. Dia yakin, kebijakan-kebijakan seperti itu akan tetap membuat industri perhotelan tetap berkembang. (ded/ded)