Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan pemerintah tidak akan menyubsidi tarif kereta cepat Jakarta-Bandung. Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan tarif kereta cepat nantinya akan dipatok sangat tinggi karena dibangun untuk melayani kelompok masyarakat kelas menengah ke atas.
"Kereta cepat tidak akan disubsidi pemerintah. Karena kalau kita subsidi sama saja seperti memberi subsidi penumpang pesawat," kata Andrinof kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis (9/4).
Menurut Andrinof, lebih baik pemerintah menyubsidi tarif angkutan umum lain ketimbang kereta cepat, yang proyeknya memang sengaja dirancang untuk konsumen kelas menengah ke atas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka itu kan mengambil pasar yang punya daya beli, kalau yang tidak punya daya beli tidak akan mereka perhatikan. Makanya lebih baik tidak disubsidi, lebih baik kita subsidi yang bisa dicapai oleh daya beli masyarakat biasa," katanya.
Kendati demikian, Andrinof mempersilakan investor swasta jika ingin membangun jaringan kereta yang diperkirakan selesai pada 2018 itu. "Silahkan saja swasta membangun, asal jangan menggusur kepentingan masyarakat bawah," katanya.
Sebagai informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerjasama dengan Japan International Coorperation Agency (JICA) sedang melakukan uji kelayakan atau
feasibility study proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Diperkirakan uji kelayakan baru akan selesai pada akhir Maret 2015. Sementara itu, eksekusi proyeknya kemungkinan baru bisa dimulai pada 2016 dan dijadwalkan selesai pada 2018.
(ags/gen)