Kaltim Kaji Pembangunan Pembangkit Listrik Nuklir 50 MW

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah melakukan studi kelayakan (feasibility study) terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Listrik (PLTN) di daerah Berau. Rencananya, provinsi yang dipimpin oleh Awang Faroek itu akan membangun PLTN berkapasitas 50 megawatt (MW) dengan menggandeng PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) dan Batan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).

"Ini masih pilot project dan akan dibicarakan dengan Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Kami harap presiden memberikan lampu hijau untuk proyek ini," ujar Awang pada gelaran Penyelamatan Sumber Daya Alam Migas di Jakarta, Senin (13/4).

Pilihan Redaksi Menteri ESDM Beberkan Masalah Proyek Listrik 35 Ribu MW Proyek Listrik 35 Ribu MW Jadi Bancakan Jepang dan Tiongkok PLN dan Jaya Dinamika Sepakati Pembelian Listrik Tenaga Air PLN Hedging US$ 950 Juta dari Tiga Bank BUMN

Jika disetujui, lanjut Awang, pembangunan proyek PLTN di Kaltim bisa dimulai pada 2016 dan digarap dalam jangka waktu 10 tahun. Adapun dipilihnya Berau sebagai area pembangunan PLTN lantaran wilayah ini cukup aman lantaran tak rawan gempa.

"Kalau ini berhasil kami akan membangun PLTN dengan kapasitas total 1.000 MW. Nantinya listrik akan diekspor ke Serawak dan Sabah di Malaysia dan ke Brunei Darusallam," tutur Awang.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, untuk membangun PLTN berkapasitas 50 MW itu dibutuhkan dana investasi sekitar Rp 25 triliun hingga Rp 50 triliun. Awang pun menyatakan akan menyiapkan sejumlah dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Tapi dari daerah hanya untuk studi kelayakannya saja. Tapi akan dibicarakan lebih lanjut," katanya.

Sebelumnya, kendala pembebasan lahan masih menjadi momok utama dalam program pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang dicanangkan pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan saat ini masih terdapat 209 lokasi yang belum dibebaskan untuk merealisasikan program yang ditargetkan kelar pada 2019 tersebut.

"Dari 35 ribu MW, 12 ribu MW di antaranya sudah siap lahan di 155 lokasi. PR (pekerjaan rumah)-nya masih banyak di 209 lokasi yang jumlahnya menjadi 22 ribu MW," tutur Menteri ESDM Sudirman Said di Jakarta, Senin (30/3).

Selain pembebasan lahan, lanjut Sudirman, masalah yang juga menjadi kendala dalam merealisasikan program 35 ribu MW juga didasarkan pada komposisi bauran energi. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, pemerintah menargetkan komoditas batubara menjadi sumber energi utama dalam program tersebut. (gir)