Investor Asing Minta Akses Masuk ke Industri Keuangan RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Investor asing yang hadir dalam World Economic Forum (WEF) mendorong pemerintah untuk membuka akses yang besar untuk ikut mengembangkan sistem keuangan yang inklusif berbasis teknologi di Tanah Air.

Matthew Driver, Presiden South East Asia for MasterCard Worldwide menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem tersebut mengingat hampir 100 persen penduduknya telah memiliki akses terhadap teknologi komunikasi melalui perangkat telepon genggam dan gadget, tetapi secara persentase masih sangat sedikit yang terkoneksi dengan sistem keuangan formal.

"Pada intinya yang perlu diperhatikan adalah buka akses pasar sehingga pemain global bisa bermain dan harus ada standar internasional sehingga semua pihak bisa terlibat. Harus ada kemitraan antara swasta dan pemerintah," ujar Driver dalam dalam sesi diskusi WEF bertajuk 'Connect on Game-Changers in East Asia', Senin (20/4).

Kombinasi antara teknologi online dan sistem perbankan, kata Driver, dapat memperluas akses keuangan hingga ke pelosok. Teknologi ini juga diyakini dapat memangkas biaya transaksi keuangan dibandingkan dengan cara-cara konvensional.

"Untuk itu, masyarakat yang tidak punya akses (terhadap sistem keuangan) harus dilibatkan. Dan itu potensinya besar dengan penggunaan perangkat mobile, terutama untuk layanan kredit mikro, akses ke rekening tabungan," tuturnya.

Pemerintah, lanjut Driver, adalah pemegang posisi yang paling penting dalam merancang regulasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di industri perbankan. "Yang terpenting semua regulasi harus dijalankan secara konsisten, terutama regulasi-regulasi komunikasi dan perbankan," katanya.

Pilihan Redaksi Inklusi Keuangan jadi Fokus Diskusi World Economic Forum Pelaku Industri Ingin Tembus Pasar Global, Pakai Internet Ekonomi Tumbuh karena Pemerintah Dipercaya, Ini Tips Filipina Menko Sofyan Dukung Pembangunan Toko Khusus Minuman Keras

Selain itu, konsolidasi anggaran pemerintah secara digital juga perlu didorong terutama untuk memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran. Skema penyaluran bantuan sosial secara online, kata Driver, menjadi contoh positif bagi perkembangan digitalisasi anggaran pemerintah yang melibatkan swasta dalam pengadaannya.

"Seperti penggunaan teknologi biometrik MasterCard itu bisa untuk melacak apakah bantuan disalurkan dengan baik, termasuk untuk melihat manfaat subsidi tersebut," jelasnya. (gen)