Menperin Hidupkan Kembali Wacana Pajak Batu Akik

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro membatalkan rencana pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk batu akik, kini Menteri Perindustrian Saleh Husin malah menghidupkan kembali wacana tersebut. Saleh berpendapat, permintaan batu akik yang tinggi di masyarakat menjadikan salah satu jenis bahan galian tersebut layak dikenakan pajak.

Bahkan saking tingginya permintaan batu akik di Indonesia, membuat Saleh menyebut lonjakan harganya berada pada tingkat yang tidak rasional. Dengan adanya pajak ini, ia berharap penerimaan negara dapat bertambah seiring meningkatnya penjualan batu mulia.

"Karena meningkatnya permintaan akan batu mulia di masyarakat dan sulitnya mengendalikan harga pasar yang fluktuatif dan tidak rasional, maka kami akan merancang revisi pajak kategori perhiasan untuk dimasukkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan," kata Saleh di kantornya, Selasa (21/4).

Pilihan Redaksi Pemerintah Batalkan Pengenaan Pajak untuk Batu Akik Dunia Buku pun 'Terhipnotis' Batu Akik Mengenal Batu Akik Pancawarna, Cinderamata KTT Asia Afrika Kolaborasi Seniman Lokal Demi Bandung di KTT Asia-Afrika

Revisi yang dimaksud oleh Saleh adalah revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253 tahun 2008 yang mengatur wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan (Pph) dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

(gen)