Jokowi Tagih Jepang dan Tiongkok Soal Kereta Cepat di KAA

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Salah satu pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah soal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pada konferensi pers singkat di sela Konferensi Asia Afrika, Rabu (22/4), Jokowi mengatakan bahwa dalam pertemuan itu dia menagih implementasi kesepakatan pembangunan kereta cepat yang sebelumnya telah beberapa kali dibahas.

"Tadi bukan kesepakatan lagi, karena kita sudah bertemu tidak hanya dua kali. Pertemuan tadi menagih implementasi kesepakatan yang sudah kita lakukan. Tadi ada beberapa yang langsung diputuskan, tahun ini bisa dikerjakan," kata Jokowi.

Pilihan Redaksi Bangun Kereta Ringan, Jokowi Bentuk Konsorsium BUMN-Swasta Jokowi ke Jepang dan Tiongkok, Investor Siap Tanam US$ 73 M Bappenas: Kereta Cepat Pasti Mahal Karena untuk Kelas Atas

Jokowi mengatakan bahwa implementasi pembangunan akan dilaksanakan untuk lima tahun ke depan. "Kita memang kerja terus kesepakatan itu agar bisa langsung dilaksanakan, baik dengan Tiongkok maupun Jepang," ujar Jokowi.

Sebelumnya, juga di sela KAA, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah menandatangani MoU kerangka kerja sama untuk melandasi studi kelayakan secara detail dan struktur finansial proyek pembangunan kereta cepat (high speed train) dengan Tiongkok.

"Dari opsi funding Tiongkok akan menyiapkan dananya melalui China Development Bank, tinggal strukturnya. Mereka juga berharap dapat berinvestasi. Tapi mereka juga memberikan opsi jika tidak investasi langsung, maka berupa pinjaman jangka panjang," kata Rini.

Sayangnya, Rini mengatakan belum ada angka pendanaan yang disepakati kedua belah pihak. Pada kesempatan itu juga digunakan RIni untuk menekankan kembali permintaan transfer teknologi oleh Tiongkok ke Indonesia.

Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sempat menarik minat Jepang dan Tiongkok. Namun, pada Januari lalu Japan Bank for International Cooperations (JIBC) menyatakan bahwa Jepang sudah tidak tertarik lagi dengan proyek kereta cepat senilai Rp 100 triliun untuk rute Jakarta - Surabaya.

Franky Sibarani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengkalkulasi nilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sekitar US$ 6,55 miliar atau sekitar Rp 84 triliun. Salah satu komitmen investasi yang sudah dikantongi BKPM berasal dari Tiongkok sebesar US$ 24,9 miliar.

BKPM mencatat rasio realisasi investasi asal Tiongkok selama periode 2005-2014 hanya 7 persen dari total komitmen US$24,27 miliar atau sebesar US$1,8 miliar. Angka ini lebih kecil dibandingkan rasio realisasi Jepang, yang sebesar US$ 16,6 miliar atau 62 persen dari total komitmen US$ 26,61 miliar. (ags/ags)