Said Didu: Dampak Tax Allowance Tak Besar ke Proyek Smelter

Jakarta, CNN Indonesia -- Said Didu, Ketua Tim Penelaah Smelter Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menilai pemberian insentif keringanan pajak (tax allowance) bagi industri pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral tak banyak mendukung program hilirisasi mineral dan batubara. Kendati demikian dia mengapresiasi kebijakan tersebut  karena diyakini bisa menjadi katalis positif bagi pengusaha pertambangan.

Pilihan Redaksi Obral Insentif Pajak di Era Jokowi Dikasih Tax Allowance, Pengusaha Tambang Tuntut Tax Holiday 16 Sektor Usaha Baru Dapat Tax Allowance, 3 Dicoret

"Tentunya akan menjadi pendorong, tapi sedikit," ujar Said yang juga Komisaris PT Bukit Asam Tbk ini di Jakarta, Jumat (24/4).

Sebagai informasi, pada Senin 6 April lalu presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu. Sejatinya, PP ini sendiri  merupakan revisi atas  Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 yang akan mulai berlaku pada 6 Mei 2015.

Dalam salinan beleid tersebut, fasilitas keringanan pajak atau tax allowance yang dijanjikan pemerintah meliputi:

• Pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah investasi yang dibebankan selama enam tahun atau masing-masing 5 persen per tahun.
• Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
• Pengenaan PPh atas deviden yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10 persen.
• Kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun, tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

Semua fasilitas itu diberikan untuk 66 sektor usaha tertentu, di antaranya pelaku usaha di bidang smelter pasir dan biji besi, mangan, nikel, dan lain-lain.

Menurut Said, ada atau tidaknya fasilitas pajak seperti tax allowance dan tax holiday tak akan berdampak besar pada jalannya proyek smelter di Indonesia. Pasalnya, para investor sudah meyakini proyek smelter nasional akan menguntungkan.

"Karena ini (smelter) sudah menjadi bisnis murni. Jadi tidak selalu itu instrumen fiskal bisa jadi penarik. Ada atau tidak, bisnis tetap jalan," tuturnya.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah lebih seksama dalam memberikan fasilitas tersebut. Terlebih, katanya, jika pengusaha tambang justru meminta diberikan pembebasan pajak atau tax holiday.

"Kalau memang mau jalan, biarkan bisnis (berjalan) normal. Itu lebih bagus," tuturnya.

(ags)