Benahi KKP, Menteri Susi Lelang Jabatan Eselon I

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melelang sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya setara eselon I. Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengundang para profesional dari kalangan swasta maupun pegawai negeri sipil (PNS) untuk berkompetisi memperebutkan kursi-kursi strategis tersebut.

Susi mengatakan seleksi terbuka eselon I KKP dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, pada Januari lalu pihaknya melakukan mutasi dan rotasi  terhadap 19 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II di berbagai unit eselon I.

Menurut Susi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian JPT Madya harus dilakukan secara kompetitif, dan untuk jabatan tertentu dapat diisi oleh non-Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Oleh sebab itu, KKP mengundang dan memberi kesempatan kepada PNS maupun non-PNS, yang memenuhi persyaratan, untuk ikut dalam seleksi yang akan dimulai minggu ini,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima CNN Indonesia, Senin (27/4).

Susi menjelaskan, PNS pun tidak terbatas dari kalangan KKP, tetapi juga terbuka bagi PNS di luar KKP, baik di pusat maupun daerah. Proses seleksi terbuka ini diperkirakan selesai akhir Mei 2015, dan hasilnya akan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Sementara itu, menurut Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja, selain JPT Pratama dan Madya, dalam waktu dekat ini juga akan dilakukan mutasi dan rotasi terhadap pejabat administrator setara eselon III.

Pilihan Redaksi Ahok Rombak PNS Pemprov DKI Jakarta Usai APBD Cair Jokowi : Calon Dirjen Kementerian ESDM Harus Bebas Korupsi KNTI Minta Tiga Pejabat KKP Diperiksa Kasus Benjina

“Instrumen untuk itu telah disiapkan, yaitu dengan menggunakan hasil asesmen atau uji kompetensi yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, untuk kemudian dipadukan dengan penilaian kinerja yang bersangkutan oleh atasan masing-masing,” jelasnya.

Sjarief menyatakan fokus penataan jabatan ini adalah pada unit-unit yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, seperti perizinan, kepelabuhanan, sertifikasi, dan lain-lain.

"Sejak Bu Susi diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, di KKP telah dilakukan penataan jabatan mulai eselon I sampai dengan eselon IV, jumlahnya tidak kurang dari 90 jabatan.  Jumlah ini akan bertambah seirama dengan penataan di level JPT Madya dan jabatan Administrator," tutur Sjarief.

Dia menegaskan penataan struktural mutlak harus dilakukan KKP. Hal ini terutama untuk merespon tuntutan masyarakat yang selalu menginginkan pelayanan yang lebih bagus, lebih transparan, dan lebih profesional dari aparat pemerintah.