JK Minta Plafon Kredit Usaha Rakyat di Atas Rp 25 Juta

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta bank berstatus badan usaha milik negara (BUMN) yang telah ditunjuk pemerintah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk bersedia meningkatkan batas maksimal per debitur menjadi lebih dari Rp 25 juta per debitur.

Menurut JK, angka Rp 25 juta sebagai plafon tertinggi KUR dinilai tidak cukup bagi pengusaha kecil untuk memulai sekaligus menjaga arus kas usaha yang dirintisnya selama tiga bulan pertama.

"Presiden sudah setuju. KUR itu tidak boleh dicabut, harus jalan terus. Sementara ini mengizinkan hanya Rp 25 juta namun saya minta ditingkatkan lagi," kata JK di kantornya, Jakarta, Senin (27/4).

JK memastikan, pemerintah akan merevisi aturan-aturan yang dijadikan landasan hukum penyaluran KUR sehingga bank-bank yang sudah ditunjuk tidak menyalahi aturan.

“Tidak hanya Keputusan Presiden, namun juga Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya yang mengatur mengenai KUR,” kata JK.

Pilihan Redaksi Bank Jatim: Target Kredit Macet OJK 1,5 Persen Sulit Dicapai Ciputra: Uang Muka KPR Diperlonggar, Penjualan Rumah Naik Genjot Angka Kredit, Bank Mandiri Akan Terbitkan NCD

Tahun ini pemerintah menunjuk tiga bank pelat merah dalam menyalurkan KUR yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Sayangnya, hingga bulan keempat ini realisasi penyaluran KUR belum juga terlaksana karena pemerintah dianggap lambat mengeluarkan Keputusan Presiden.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah telah membatasi penyaluran KUR maksimal Rp 25 juta per debitur mulai Januari 2015. Sofyan mengatakan pembatasan plafon harus dilakukan karena kredit macet (Non Performing Loan/NPL) saat ini sudah mencapai 4,2 persen. Menurutnya, rata-rata kredit macet diambil oleh para debitur besar yang menggunakan KUR hingga Rp 500 juta. Namun, untuk tahun depan pemerintah berharap mampu menekan tingkat NPL hingga di bawah 2 persen. (gen)