Pemerintah Pusat Bagi Beban Kontrol Inflasi ke Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyampaikan pemerintah pusat berencana untuk membagi kendali kontrol inflasi ke daerah. Hal itu dilakukan agar angka inflasi yang tahun ini dipatok sebesar 5 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 tidak terlampaui.

Bambang mengungkapkan, pada akhir bulan ini akan dilakukan pertemuan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Upaya tersebut dilakukan dalam rangka sosialisasi ke seluruh kepala daerah bahwa salah satu masalah ekonomi yang harus ditangani adalah inflasi.

"Masih ada kesan bahwa pengendalian inflasi tugasnya pemerintah pusat. Padahal inflasi langsung sentuh ke masyarakat setempat, sehingga pemerintah daerah harus concern juga. Jadi Gubernur Bank Indonesia yang koordinasi TPID. Beliau berharap Presiden bisa memberikan dorongan agar pemerintah daerah ikut membantu menjaga inflasi," ujar Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/5).

Bambang menjelaskan, harga bahan pokok menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi. "Sekarang ini seolah-olah pasar menjadi tugas pemerintah pusat, khususnya Bulog. Padahal pemda juga bisa melakukan operasi pasar. Ada harga beras sensitif, ada yang gula," kata dia.

Bambang menilai, seharusnya pemerintah daerah bisa lebih cepat menstabilkan harga di wilayahnya jika menemukan indikasi lonjakan harga atas komoditas pangan tertentu. Selain harga pangan, pemicu inflasi lain yang berasal dari aktivitas ekonomi di daerah adalah lonjakan tarif angkutan umum.

Pilihan Redaksi Inflasi April Capai 0,36 Persen Karena Biaya Transportasi BPS Beberkan Tujuh Penyebab Inflasi April

Menurut Bambang, kewenangan untuk menentukan tarif angkutan umum perkotaan berada di tangan Pemerintah Provinsi. Jika tarif tidak naik secara signifikan saat harga bahan bakar minyak (BBM) naik serta tarifnya bisa diturunkan saat harga BBM turun, Bambang menilai hal tersebut bisa menjaga lonjakan inflasi.

"Jadi banyak yang bisa dilakukan pemda untuk kendalikan inflasi. Kalau realisasi inflasi yang rendah belakangan ini bisa dipertahankan, Indonesia bisa masuk pada negara kategori inflasi rendah di bawah 5 persen. Selama ini sulit," ujarnya.

Ia memberi contoh tiga negara tetangga, Filipina, Malaysia, dan Singapura sudah memiliki angka inflasi serendah 2 hingga 3 persen. "Yang harus dijaga justru harga volatilitas pada harga pokok. Maka pemerintah daerah bisa fokus ke sana," kata dia. (gen)