Tax Allowance Perlu Didukung Realisasi Infrastruktur

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat menilai implementasi dari Pemerintah terhadap penyediaan tunjangan pajak (tax allowance provision) bakal berakibat positif dalam mendorong pertumbuhan investasi di tengah perlambatan ekonomi. Namun, realisasi hal ini perlu diimbangi dengan realisasi infrastruktur logistik.

Aldian Taloputra, ekonom PT Mandiri Sekuritas menilai implementasi dari tax allowance provision untuk investasi domestik dan investasi asing di beberapa sektor dan daerah (PP No.18/2015) memberikan angin segar di tengah sentimen yang melambat di sekitar ekonomi Indonesia.

“Tax allowance tersebut menyempurnakan tax allowance sebelumnya (PP No.52/2011) dan rencananya akan dimulai pada 6 Mei 2015. Lebih lanjut, aturan baru itu memberikan kepastian tambahan terhadap proses tax allowance dan mendorong arah investasi perusahaan pada sektor dan daerah yang dapat menerima tax allowance,” jelasnya dalam riset yang diterima CNN Indonesia, Kamis (7/5).

Lebih lanjut, Aldian menilai aturan tersebut memiliki efek positif di dua arah. Pertama, diprediksi akan meningkatkan posisi neraca pembayaran ke depannya. Kedua, aturan itu juga diprediksi dapat mendorong investasi swasta.

“Namun demikian, infrastruktur lunak ini (soft infrastructure) perlu diikuti oleh realisasi infrastruktur keras (hard infrastructure) berupa infrastruktur logistik,” ungkapnya.

Pilihan Redaksi Tujuh Tahun, Sedikit Perusahaan yang Minta Keringanan Pajak Pengusaha Ekspor Sebut Insentif Fiskal Jokowi Tak Menarik Permintaan Lesu, Industri Tekstil Enggan Tambah Target Ekspor

Sebelumnya, guna menarik investor, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan peraturan pelaksanaan PP nomor 18 tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan hal itu sebagai peraturan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011. Peraturan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala (Perka) BKPM.

“Dengan adanya Perka BKPM yang mengatur tata cara permohonan fasilitas tax allowance, investor dapat mengajukan permohonan tax allowance dengan menggunakan mekanisme baru, pada saat awal PP nomor 8 Tahun 2015 mulai diberlakukan pada Rabu (6/5) mendatang,” ujar Franky belum lama ini.

Perka BKPM tentang tata cara permohonan fasilitas pajak penghasilan tersebut memuat secara lengkap tata cara dan persyaratan pengajuan fasilitas tersebut melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM.

Franky menegaskan adanya aturan tentang tata cara permohonan tax allowance ini menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah dalam proses perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi yang memudahkan para investor dalam merealisasikan kegiatan investasinya.