"Kementerian Perdagangan sudah siap untuk mengeluarkan izin impor kepada Bulog. Tinggal finalisasi, tapi semua sudah siap," ujar Rachmat usai melakukan rapat dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Bina Graha, Jakarta Pusat, Kamis (7/5).
Rachmat menjelaskan, langkah ini harus diambil untuk mengantisipasi harga kebutuhan bahan pokok yang biasanya melonjak menjelang Hari Lebaran. Namun, ia mengaku belum tahu berapa jumlah pasti beras yang akan diimpor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita akan lakukan itu (menghentikan impor beras), tapi sekarang kondisinya beras dikuasai pedagang yang menentukan harga. Di situlah kami akan melakukan stabilitas (harga)," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan saat ini belum membuat keputusan apapun terkait dibukanya kembali keran impor beras guna mengantisipasi lonjakan permintaan sepanjang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh Juni-Juli 2015.
“Keputusan (mengenai impor beras) nanti baru dibikin sekitar Juli,” kata dia ketika ditemui di kantornya, Kamis (7/5).
Menurut Sofyan, pemerintah harus memastikan tingkat produksi beras dalam negeri serta menghitung stok beras yang dibeli Perum Bulog dari petani sebelum memutuskan kebijakan terkait impor beras tahun ini.
“Kalau Bulog tidak mampu mengumpulkan cukup beras maka kita harus impor untuk kepentingan stok nasional, supaya jangan sampai harga beras tinggi di tingkat konsumen,” tutur Sofyan.
Di tempat berbeda, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah menyatakan pemerintah tetap akan membuka peluang impor beras dari luar negeri jika stok beras dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan beras pada bulan puasa mendatang.
"Peluang impor ada, bisa saja karena cuaca jelek seperti kemarau, itu mesti di isi (stoknya) agar sesuai sistem nasional," kata JK usai menghadiri Institute Infrastructure Finance (IIF) Summit di Jakarta.